Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
VICO Indonesia Diduga sebagai Penadah Hasil Tambang Galian C | Friday 15 Aug 2014 20:17:10

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mengatur tentang galian hasil tambang golongan C, maka sejak dikeluarkan PP tersebut semua bentuk galian tambang baik batubara maupun galian berupa pasir semuanya mengacu pada Undang-Undang Minerba nomor 4 Tahun 2009, jadi tidak ...

35 Izin Usaha Tambang Dicabut | Monday 19 May 2014 21:12:08

MAROWALI, Berita HUKUM - Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mencabut secara permanen 35 izin usaha pertambangan di daerah itu. Izin-izin tersebut bermasalah mulai dari tidak ada penambangan, tidak membayar sewa tanah atau royalti, tidak rutin melapor secara triwulan, hingga perizinan yang tumpang tindih.

”Itu hasil evaluasi tim yang
...

25 Perusahaan Tambang Tandatangani Renegosiasi Kontrak | Friday 07 Mar 2014 22:25:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 25 perusahaan tambang yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, telah sepakat untuk menandatangani renegosiasi kontrak. Sementara sisanya, sebanya 78 perusahaan lagi masih dalam proses.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penandatanganan renegosiasi kontrak itu akan dilakukan J
...

Problema Timah Bangka: Pemerintah Perlu Lebih Terbuka Ungkap Dampak Negatif Tambang Timah | Monday 09 Dec 2013 16:54:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Pangkal Pinang (9/12) Indonesia adalah penghasil timah terbesar pertama di dunia dari kegiatan penambangan. Indonesia menyumbang 1/3 timah dunia per tahun. Sebagaian besar timah ini berasal dari Kepuluan Bangka Belitung. Sebagian besar diekspor ke luar negeri, yakni Singapura 58%, Malaysia13%, Jepang 7%, dan Belanda 6%. Tima ...

Kedutaan Besar Inggris Apresiasi Moratorium Tambang di Kaltim | Friday 27 Sep 2013 14:31:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Kedutaan besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia mengapresiasi kebijakan moratorium atau penundaan pemberian izin tambang dan batubara yang diterapkan Pemprov Kaltim sejak 25 Januari 2013. Mereka bahkan tertarik untuk menggali lebih jauh keberhasilan dan kendala pelaksanaannya.

"Ini keberanian tingkat daerah. Tidak semua
...

Industri Telepon Seluler Menangani Isu Timah, Setelah Kampanye Friends of The Earth | Friday 02 Aug 2013 16:52:45

BANGKA BELITUNG, Berita HUKUM - Nokia, Sony, Blackberry, Motorola dan LG Electronics telah mengakui secara terbuka untuk pertama kalinya bahwa ponsel mereka kemungkinan mengandung timah yang menghancurkan hutan tropis, membunuh karang dan merusak kehidupan masyarakat di Indonesia, ungkap Friends of the Earth (FoE) hari ini.

Setelah mendapat teka
...

Aturan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Diuji ke MK | Thursday 16 May 2013 09:26:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Pegawai Kementerian Koperasi dan UMKM Samady Singarimbun yang menjadi terpidana kasus korupsi briket batubara tahun 2006 mengajukan pengujian terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Rabu (15/5).

Dalam s
...

Kapolda Lelet Jadikan Bupati Boltim Sebagai Tersangka | Wednesday 01 May 2013 19:48:14

SULUT, Berita HUKUM - Pasca penetapan Kadis ESDM Boltim dan Kabid Pertambangan ESDM Boltim sebagai tersangka, nyaris tak ada progres penyidikan lagi yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut), khususnya yang mengarah untuk menetapkan Bupati Boltim sebagai tersangka. Yang lebih aneh lagi, justru melalui media kami mengetahui bahwa kedua pejaba ...

Perusahan Tambang Diminta Jangan Ganggu Lahan Warga Sumber Sari Kukar | Thursday 28 Mar 2013 04:03:00

TENGGARONG, Berita HUKUM – Sengketa lahan antara masyarakat Dusun Taman Arum Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) yang hingga saat ini belum menemui titik temu antara kedua belah pihak membuat anggota DPRD Kaltim angkat bicara.

Menurut Sudarno Ket
...

Cagar Alam Morowali Diobrak-Abrik Tambang Nikel, Pemerintah Malah Diam | Wednesday 13 Mar 2013 10:08:41

SULTENG, Berita HUKUM - Kala perusahaan menjadi pelaku perusak alam dan hutan, penegakkan hukum sunyi senyap. Berbeda bila, sangkaan pelaku kepada warga, aparat hukum, selaku kaki tangan negara, akan sigap bergerak. Tak hanya penegakkan hukum tak jelas, setelah mengobrak-abrik hutan, banyak perusahaan meninggalkan kerusakan begitu saja tanpa rehabi ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]