JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabareskrim Kolri Komjen Pol. Sutarman benar-benar merasa kesulitan dalam menetapkan tersangka terhadap aktor intelektual kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, tim penyidik masih kekurangan satu alat bukti lagi.

Alat bukti yang dimaksud yakni surat palsu yang dipergunakan untuk memutuskan calon anggota ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Reserse Krimnial (Bareskrim) Polri benar-benar kesulitan dalam menetapkan aktor intelektual kasus pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meski sudah memiliki banyak saksi, tapi belum juga mendapatkan bukti kuat yang mengarahkan ke otak pelakunya.

"Saksi ada dan sudah banyak, tapi bukti belum lengkap. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian atas UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan UU Nomor 24/2003 tentang MK yang diajukan sejumlah akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

MK membatalkan sepuluh pasal dalam gugatan UU MK tersebut. Pasal tersebut, yakni Pasal 4 ayat (4 f, g, h), ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Besok pada hari Rabu, (21/9) pihak penyidik Bareskrim Polri akan menggelar perkara kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai permintaan Zainal Arifin, mantan Panitera MK. Yang akan dihadiri oleh Kompolnas dan Satgas Mafia Hukum serta internal Polri.

Hal itu dinyatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anto ...Berita Selengkapnya

*Tingkat kesulitan tinggi akibat kurang alat bukti

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dari sekian banyak kasus yang pernah ditangani kepolisian, ternyata pengusutan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tingkat ‘kesulitan tinggi’. Pasalnya, hingga kini Bareskrim belum juga mampu menbongkar kasus tersebut hingga tuntas.

Bahkan, sejumlah ...Berita Selengkapnya