KALTIM, Berita HUKUM - Tim Komisi VII DPR RI terdiri dari 12 orang Anggota yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Achmad Farial meninjau kondisi lingkungan Karantina Samboja di Provinsi Kalimantan Timur. Ini dilakukan untuk mendalami RUU tentang Pengesahan Protokol Nagoya dan Konvensi Rotterdam.

RUU ini merupakan pengesahan Protokol Nagoya tentang aks ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI mengupayakan biaya perjalanan haji bagi para calon Jamaah haji tahun 2013 ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria kepada Parlementaria yang menemuinya sesaat sebelum rapat Panja BPIH dengan Dirjen Perjalanan Haji dan Umroh Kem ...Berita Selengkapnya

CIANJUR, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI akan menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk mendalami sejumlah persoalan dibalik dua kecelakaan maut yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mengurai permasalahan secara komprehensif untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari.

"Kita akan mengundang Me ...Berita Selengkapnya

CIANJUR, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke dua lokasi kecelakaan maut di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Langkah ini dipandang perlu untuk menjawab keprihatinan publik atas dua kecelakaan beruntun dalam waktu 4 hari dengan korban meninggal 43 jiwa.

"Kita prihatin dengan kecelakaan beruntun yang terjadi. Kami memerlukan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Sosial dinilai bertindak tidak adil terhadap para korban penyalahgunaan Napza. Hal tersebut terungkap dalam laporan yang disampaikan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Resos) kepada Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini, di Jakarta, Rabu (27/2) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan keuangan yang dirilis PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dipertanyakan para anggota Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu, (20/2). Rapat yang juga menghadirkan Direksi Otorita Asahan ini, meminta kepada PT. Inalum agar tidak bersikap eksklusif terhadap masyarakat di Sumatera Utara, tempat perusahaan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - RUU Perindustrian merupakan perubahan atas UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang sudah tidak lagi mampu menampung perkembangan industri modern sehingga perlu disusun UU Perindustrian yang baru dan lebih komprehensif.

"UU tersebut sudah tidak lagi bisa menampung perkembangan industri modern, sehingga perlu dibuatka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait mangkirnya Gubernur Jawa Barat dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi Perhubungan yang membahas Sinkronisasi dan Koordinasi Penanggulangan Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Kami akan menyurati Mendagri, tapi nantinya persoalan ini tetap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mendukung langkah Gubernur DKI Joko Widodo yang meminta seluruh Gedung di DKI Jakarta untuk membuat sumur resapan biopori.

"Komisi V DPR mendukung penuh kebijakan yang disampaikan oleh Jokowi ini," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi disela Raker dengan Menteri Perhubungan Djoko Kirmanto, Gubernur DKI Joko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut semua rekomendasi atas enam temuan terkait sistem pengendalian intern dan tujuh temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengelolaan k ...Berita Selengkapnya