| Komisi II |
|
|
| |
| Usulan Tambahan Anggaran BPN Disetujui DPR | Friday 14 Jun 2013 09:17:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan usulan tambahan anggaran Badan Pertanahan Negara (BPN) RI sebesar Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan Sistem Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP), Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut dan meminta kepada BPN RI untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi an ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Pertanyakan Bocornya Data PPATK | Tuesday 11 Jun 2013 08:55:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan bocornya data analisis keuangan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan muncul disejumlah media. Kebocoran ini dinilai merupakan tindak pidana diatas penegakan hukum dan dapat mempengaruhi kepercayaan publik.
"Data bank itu menurut UU sifatnya rahasia t ...Berita Selengkapnya |
| Asosiasi Petani Tembakau Minta PP 109 Tahun 2012 Dicabut | Friday 07 Jun 2013 09:19:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dicabut. Pasalnya, pelaksanaan PP tersebut berdampak langsung pada pengurangan penyerapan ratusan r ...Berita Selengkapnya |
| 6 Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Mengadu ke Komisi III | Wednesday 05 Jun 2013 09:33:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menerima pengaduan 6 Ikatan Alumni perguruan tinggi yaitu UI, ITB, IPB, ITS, Trisaksi dan UPN Veteran Yogyakarta. Mereka melaporkan kejanggalan pengungkapan kasus bioremediasi Chevron yang telah mengkriminalisasi anak bangsa, yang memiliki keahlian di bidangnya.
"Sedari awal penyelidikan, penyidikan hin ...Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi III Curhat, Minta Hak Imunitas dalam proses Pembahasan Anggaran | Tuesday 04 Jun 2013 19:59:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pembahasan penggunaan anggaran priode 2014, di Ruang Kerja Komisi III DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (4/6).
Ahmad Yani Anggota Fraksi PPP dan Herman Hery mengungkapkan kekhawtirannya dan kegalauan mereka terkait p ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Pertanyakan Ketidakhadiran KPK di Timwas Century | Thursday 30 May 2013 09:20:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mempertanyakan ketidakhadiran KPK untuk kedua kalinya dalam rapat dengan Timwas Century. Hal ini mengemuka saat RDP membahas RAPBNP 2013 yang berlangsung pada waktu yang sama dan dihadiri Zulkarnaen salah seorang pimpinan KPK.
"Saya minta konfirmasi Pak Zul apa yang mendasari ketidakhadiran KPK dalam rap ...Berita Selengkapnya |
| Komisi II DPR Sesalkan Pernyataan Laode Ida Terkait Kerusuhan di Musi Rawas Utara | Tuesday 28 May 2013 09:49:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa sangat menyesalkan dengan pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di beberapa media massa, yang menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Musi Rawas Utara beberapa waktu lalu diakibatkan oleh Komisi II DPR yang menunda-nunda pengesahan Daerah Otonom Baru (DOB) Mu ...Berita Selengkapnya |
| Komisi I Pastikan Sukhoi Dilengkapi Senjata | Monday 27 May 2013 10:23:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Empat unit pesawat Sukhoi pesanan TNI Angkatan Udara telah datang dari Rusia, Februari lalu. Kedatangan pesawat tempur itu menggenapkan satu skuadron yang sudah masuk dalam rencana strategis modernisasi alutsista TNI AU hingga 2014 mendatang.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berencana meninjau fisik dan kelengkapan pesaw ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Bentuk Panja Perubahan Kawasan Hutan Babel | Saturday 25 May 2013 10:15:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya Panja akan melakukan kunjungan spesifik untuk melihat secara langsung di lapangan sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWRP Kepulauan Bangka Belitung.
...Berita Selengkapnya |
| Mahfudz Siddiq: Penyelesaian Masalah Papua dalam Tataran Kebijakan | Friday 24 May 2013 09:18:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam 2 tahun terakhir, Komisi I memberikan perhatian khusus pada dinamika persoalan Papua karena beberapa pertimbangan. Pertama kita inginkan Papua bagian dari NKRI yang secara politik stabil dan secara pembangunan signifikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas rakyat papua secara keseluruhan.
Dalam Raker Komisi I ...Berita Selengkapnya |
|
|