JAKARTA, Berita HUKUM - Kicauan Komisaris PT Adhi Karya Tbk Fadjroel Rachman sebagai salah satu timses pendukung Jokowi kembali menjadi ramai dibicarakan netizen. Fadjroel yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis sipil yang vokal dalam mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berkutik sama sekali di era pemerintahan Joko W ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penurunan daya beli masyarakat hanya sebatas isu yang dihembuskan aktor-aktor politik demi kepentingan 2019 menuai kritik.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan bahwa penurunan daya beli memang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK. Ia bahkan meminta Presiden ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menegaskan bahwa penggunaan utang dalam APBN harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga tidak bermasalah dikemudian hari. Seperti diketahui, Posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap utang pemerintah, pasalnya defisit pada RAPBN 2018 ditargetkan mencapai Rp 325 Triliun. Ecky mengatakan defisit anggaran tahun 2017 menyebabkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 28,9%, dengan penamb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Yusril Ihza Mahendra mengatakan masyarakat bisa melakukan penggulingan terhadap Presiden Joko Widodo, menyusul masalah utang negara. Menurut pakar hukum tata negara itu, Jokowi telah melanggar UU Keuangan, karena total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30 persen dari APBN.

Pria yang juga mantan Ment ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini tidak berbeda dari Inpres sebelumnya, dan dapat diprediksi bahwa tujuan utama dari Inpres ini akan gagal. Pembenahan tata kelola sumber daya alam, ...Berita Selengkapnya

NORWEGIA, Berita HUKUM - Untuk pertama kalinya para pemuka lintas agama dan pemimpin masyarakat dunia berkumpul untuk meluncurkan gerakan perlindungan hutan lewat forum Interfaith Rainforest Initiative di Oslo, Norwegia, yang dibuka Senin (19/6).

Pendekatan moral yang dilakukan para pemimpin tersebut delegasi dari berbagai negara ini diharapkan ...Berita Selengkapnya

PORTUGAL, Berita HUKUM - Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan yang tragis di Portugal terus meningkat dan kini mencapai 57 orang, kata Perdana Menteri Antonio Costa.

Sebagian besar korban tewas saat berusaha meloloskan diri dengan mobil keluar dari kawasan kebakaran di wilayah Pedrogao Grande, 50 km tenggara Coimbra, kata pejabat menurut p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI menyetujui dua dari sembilan provinsi pelepasan kawasan hutan yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar beserta jajarannya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/ ...Berita Selengkapnya

BANGKA BELITUNG, Berita HUKUM - Anggota Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Komisi IV DPR Azhar Romli menegaskan pentingnya mengedepankan azas free, clean and clear dalam penetapan perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan APL (Area Penggunaan Lain).

Hal tersebut dikemukakan disela-sela kunjungan kerja spesi ...Berita Selengkapnya