| UU Desa |
|
|
| |
| DPR Segera Sahkan RUU Desa | Wednesday 03 Jul 2013 09:59:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desa, Budiman Sudjatmiko mengatakan DPR merencanakan akan mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang (UU) tentang Desa pada Jumat, 12 Juli 2013 mendatang. Menurutnya, sudah tidak ada lagi kendala yang signifikan sehingga RUU Desa sudah bisa dibawa ke paripurna.
"Hanya tingga ...Berita Selengkapnya |
| Ditundanya UU Desa Bentuk Ketidak Patuhan Mendagri Pada Presiden | Sunday 23 Dec 2012 11:56:13 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Kitab Negara Kertagama telah sangat jelas dan tegas menerangkan bahwa setiap titah Raja ataupun Ratu jika sudah sekali saja terucap tetapi tidak terbukti, maka Aura Wahyu Mahkotanya akan meredup dan padam dan negara tinggal menunggu waktu kehancurannya.
Perumpamaan ini, seperti berlaku pada titah atau perintah Presiden SBY ...Berita Selengkapnya |
| Asosiasi Kepala Desa Jatim Tolak Larangan Kades Jadi Pengurus Parpol | Thursday 11 Oct 2012 09:58:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Jawa Timur menolak rumusan pasal 25 RUU Desa yang melarang kades menjadi pengurus partai politik atau pengurus parpol lokal. Pasalnya rumusan itu bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 45, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hu ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Ngotot Masa Jabatan Kades 6 Tahun | Tuesday 09 Oct 2012 10:04:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - “Wacana masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, memang terdapat dalam pembahasan RUU Desa yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR, ” ujar Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tarmizi A.Karim, di Jakarta, Senin (8/10).
Dikatakan, masa j ...Berita Selengkapnya |
| Mendagri Tolak Usulan Rp 1 Miliar Tiap Desa | Friday 23 Dec 2011 22:46:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan penolakannya atas usulan alokasi dana Rp1 miliar per desa. Apalagi jika dana itu dialokasikan langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, saat ini saja dana transfer pusat ke daerah sudah sangat besar.
“Persoalan pembangunan desa, tidak harus dila ...Berita Selengkapnya |
| Perangkat Desa Desak Pemerintah-DPR Bahas RUU Desa | Monday 05 Dec 2011 14:45:32 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) kembali mendatangi gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/12). Mereka menuntut pengesahan RUU Desa untuk segera menjadi UU. Jika UU itu sudah disahkan akan menjadi payung hukum yang kuat bagi desa untuk meningkatkan pemberayaan ekonomi desa.
Aksi demo yang diikuti sekitar ...Berita Selengkapnya |
|
|