JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menetapkan batas penyaluran volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maksimal sebesar 46 juta kilo liter (kl) sampai dengan akhir tahun 2014 ini. “Jadi kalau terjadi sesuatu dimana volumenya melampaui 46, tidak bisa. Tidak ada ruang untuk itu,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri dalam konferensi pers ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (13/2) lalu sekitar pukul 19.00 Wita telah melepaskan Barang Bukti (BB) 4 mobil tangki hasil tangkapan Mabes Polri terhadap 2 unit LCD di perairan Muara Berau, beberapa waktu lalu kepada pemiliknya.

Ke 4 mobil tangki BBM (Bahan Bakar Minyak) ilegal ha ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (17/1) lalu menerima pelimpahan berkas kasus BBM (Bahan Bakar Minyak) ilegal hasil tangkapan Mabes Polri beberapa Juli 2013 yang lalu beserta barang bukti, 4 unit mobil tangki dan dua unit LCT untuk diperhadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana membuat konsep aturan sub agen penyalur yang merupakan satu lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) tambahan untuk daerah terpencil.

“Pembuatan konsep aturan sub agen penyalur diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang jauh dari lembaga penyalur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemda DKI bisa mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan konsumsi BBM, tetapi bukan menghilangkan subsidi BBM. Dengan demikian, mestinya subsidi untuk Pemda DKI menjadi penghematan di APBN dan dananya masuk ke kas negara.

Misalnya subsidi BBM sekitar Rp 250 T dan DKI memperoleh sekitar 20%, berarti sekitar Rp 50 T APBN bi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Jakarta.

“Usulan tersebut sangat baik agar optimalisasi pengurangan subsidi BBM di Jakarta berhasil hingga menuju harga keekonomian,” kat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) bersama Tentara Nasional Indonesia memperkuat komitmen pemanfaatan bahan bakar gas dengan digunakannya 'Pertamina Envogas' sebagai bahan bakar kendaraan operasional di lingkungan TNI.
Komitmen tersebut ditandai oleh penggunaan 'Pertamina Envogas' sebagai brand bahan bakar gas Pertamina pada kendaraan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sidang Paripurna DPR-RI, Jumat (16/8) lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 336,2 triliun, atau turun Rp 11,9 triliun dibanding yang dialokasikan pada APBNP 2013.

Sebagian be ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan memperbaiki alokasi anggaran belanja tahun depan dengan menaikkan belanja infrastruktur dan membuat kebijakan belanja flat pada belanja barang maupun belanja subsidi, khususnya belanja bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan (Menkeu) M.Chatib Basri menyatakan bahwa belanja infrastruktur pada tahun 2014 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 21/06/13 dimana BBM jenis premium menjadi Rp. 6.500/liter dan solar menjadi 5.500/liter. Kebijakan ini diambil atas dasar untuk pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran dan juga untuk mengurangi potensi defisit fiskal yang melebihi ketentuan perundang-undanga ...Berita Selengkapnya