| Lapas |
|
|
| |
| Lapas Salemba Siap Wujudkan Netralitas Pegawai pada Pemilu 2024 dan Meraih Predikat WBBM 2023 | 2023-01-25 19:36:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lapas Kelas IIA Salemba melaksanakan penandatangan Ikrar Netralitas dan Ikrar Netralitas Pegawai pada Pemilu Serentak Tahun 2024 serta penandatangan pakta integritas dan Komitmen Bersama Zona Integritas Tahun Anggaran 2023.
Dibawah arahan Bapak KaKanwil Kemenkumham DKI Jakarta kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di ...Berita Selengkapnya |
| Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital | 2023-01-23 01:57:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan digital di Indonesia (digital divide). Dalam laporan World Economic Forum bertajuk "Global Risks Report 2023," salah satu persoalan genting yang akan melanda perekonomian global adalah masih tingginya kesenjangan digital, termasuk di In ...Berita Selengkapnya |
| Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta | 2023-01-18 06:56:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 (dua puluh lima) titik jalan di Jakarta perlu untuk dikaji ulang. Sebab menurutnya, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum begitu normal, pemerintah perlu betul-betul mempelajari wacana t ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditinjau Ulang | 2023-01-14 02:52:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemecatan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang h ...Berita Selengkapnya |
| Kemenkominfo Imbau Masyarakat Beli STB Seperti Ini, Biar Aman | 2023-01-09 13:36:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi, dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia mengimbau agar masyarakat membeli perangkat set top box (STB) bersertifikat kementerian.
Hal itu untuk menghindari STB tanpa sertifikasi yang sedang marak di pasaran. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Kemenkominfo Geryantika Kurnia m ...Berita Selengkapnya |
| Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos | 2023-01-09 13:21:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Media sosial tidak akan pernah berhenti ciptakan hal baru, baik dari kebiasaan, tren, hingga sebutan-sebutan baru di kalangan masyarakat. Belakangan ini, istilah Buzzer Rp berkeliaran di berbagai platform untuk menebar informasi palsu politik.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ...Berita Selengkapnya |
| Wacana Kenaikan Tarif KRL, SJP: Orang Malah Beralih ke Kendaraan Pribadi & Berpotensi Sebabkan Kemacetan | 2022-12-31 15:34:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.
"Saya ...Berita Selengkapnya |
| Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi | 2022-12-29 13:25:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam dua tahun terakhir ini, pandemi sangat kritikal bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Selain akibat residu dari badai pandemi Covid-19 yang telah menggerus komitmen pemerintah dalam berdemokrasi, bangsa ini juga menghadapi perangkap wacana ekonomi-politik yang mengikis konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun. Untuk i ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Sebut Qanun Dapat Dijadikan Referensi Penyusunan RUU Larangan Minol | 2022-12-16 19:43:01 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Kebijakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan referensi substansi pada penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari seusai Badan Legislasi DPR menggelar pertemuan dengan Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili Asi ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Dorong Pemerintah Transparan dan Adil dalam Kelola Migas | 2022-12-14 14:54:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Protes keras Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beberapa waktu yang lalu terkait dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dan gas (migas) yang ditujukan ke Kementerian Keuangan RI bisa menjadi pemicu daerah lainnya untuk menyampaikan hal serupa. Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menilai, berbagai daerah mempunyai kekaya ...Berita Selengkapnya |
|
|