JAKARTA, Berita HUKUM - DPR akan segera memfokuskan evaluasi pelaksanaan APBN 2012, serta mengamati dan megawasi berbagai hal dalam kaitannya pembangunan ekonomi atas dasar APBN 2013 yang telah disetujui bersama.

Disisi lain, lanjut Ketua DPR Marzuki Alie, Dewan telah meminta kepada Pemerintah, agar benar-benar melakukan langkah konkret dalam me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menegaskan, apa yang dilakukan akhir-akhir ini dalam mengungkap indikasi terjadinya kongkalingkong dalam penggunaan anggaran negara, termasuk melaporkan kementerian tertentu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semata-mata untuk mengawal APBN sebagaimana yang dihimbau oleh Presiden Sus ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Belanja infrasturktur pada 2013 diestimasi mencapai lebih dari Rp 204 triliun akibat penghematan subsidi listrik dan optimalisasi penerimaan APBN 2013.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan, anggaran infrastruktur pada 2013 mencapai lebih dari Rp 203 triliun-Rp 204 triliun. Peningkatan ini utamanya disebabkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran pada APBN 2013 dinilai tidak produktif. Pasalnya, alokasi anggaran tersebut masih didominasi oleh belanja rutin, subsidi, dan pembayaran hutang.

“Kita mengharapkan pembayaran hutang pemerintah itu bisa di hold dulu di moratorium sekitar dua tahun, sehingga pembangunan infrastruktur bisa dijalankan,” ujar Sekjen P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui dan mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 menjadi Undang-Undang.

Namun, Fraksi PDIP belum dapat menerima usulan yang disampaikan oleh Pemerintah, karena itu FPDIP meminta menunda kenaikan tarif tenaga listrik, menindaklanjuti rekomend ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR meminta Kementerian Kehutanan untuk merealisasikan anggaran tahun 2013 secara optimal, berdasarkan dengan rencana kerja dan anggaran yang memuat program dan kegiatan. Dengan demikian target dalam mengatasi permasalahan terkait dengan ekonomi, sosial dan kelestarian hutan bisa dicapai.

Hal itu ditegaskan Ket ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi XI DPR DPR mendesak Pemerintah memperbaiki APBN baik dari sisi tata kelola maupun implementasinya. "Saya melihat penyelenggaraannya tidak begitu optimal kemudian data - data dari BPS harus dikaji dan diolah kembali, baik tingkat inflasi, pengangguran dan sebagainya", jelas anggota DPR dari Fraksi Hanu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tingginya alokasi dana APBN untuk subsidi BBM dan listrik seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Jero Wacik pada sosialisasi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi di sektor pertambangan dan perkebunan, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (30/8).

"Subsidi BBM dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pidato kenegaraan, Presiden SBY memaparkan beberapa masalah serta RAPBN. Pidato tersebut dilakukan menjelang perayaan HUT Ke-67 RI.
Namun, pidato tersebut mendapat kritikan dari Tjahjo Kumolo. Sekjen PDIP itu menilai bahwa realitas yang disampaikan SBY itu seumpama jauh panggang dari apinya.

“Dalam realitas masih j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dalam RAPBN 2013, untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jalan sepanjang 4.431 km akan dibangun dari Sumatera hingga Papua. Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam pidato Nota Keuangan 2013 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, pembangunan itu bertujuan meningkatkan tin ...Berita Selengkapnya