JAKARTA, Berita HUKUM - Anggap KPU Kota Pagar Alam, Sumatera Alam, melakukan pelanggaran, pasangan calon nomor urut 9 Septiana Zuraidah-Bambang Hermanto mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum'at (8/2). Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan tersebut dengan Nomor 8/PHPU.D-XI/2013.

Melalui kuasa hukumnya, Fuadi Helmi mengungkapka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Kab. Kapuas Tahun 2012, Rabu (6/2). Baik KPU Kab. Kapuas maupun KPU Kalimantan Tengah menyampaikan telah melakukan PSU di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di li ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon Perkara No. 2/PUU-XI/2013 yang mengajukan Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5)] memperbaiki permohonannya, Senin (4/2).

Pada sidang pendahuluan, Pemohon yang merupakan Warga N ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan perkara Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD), Jumat (1/2). Namun kali ini pasal yang diajukan untuk diuji, yaitu Pasal 16 ayat (2), Pasal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi ulang administratif dan faktual sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam lima putusannya terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kab. Paniai, Kamis (31/1) di Ruang Sidang Pleno MK. Lima putusan tersebut yakni 78/PHP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidakmandirian penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Pamekasan mengakibatkan persoalan yang pada prinsipnya sederhana, justru menjadi rumit dan bertele-tele. Contohnya adalah nama ganda yang dimiliki calon wakil bupati (Cawabup) dari pasangan calon nomor urut 3 atas nama Halil alias Muhammad Kha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan nomor urut 3, Achmad Syafii-Halil (Asri) selaku Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, dalam eksepsinya menyatakan permohonan yang diajukan pasangan Kholilurrahman-Mohamma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara PHPU Kota Bekasi 2012 - Perkara No. 4 dan 5/PHPU. D-XI/2013. Demikian diputuskan Majelis Hakim Konstitusi pada Selasa (29/1) sore di Ruang Sidang Pleno MK.

“Konklusi, berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta sebagaimana diuraika ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan dengan Nomor 3/PHPU.D/XI/2013 ini dibacakan pada Selasa (29/1) di Ruang Sidang Pleno MK. Pada intinya, Mahkamah berkesimpulan, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum. “ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembagian daerah pemilihan (Dapil) bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang memecah Suku Gayo ke dalam 2 Dapil, dinilai menjadi menjadi pemicu kurangnya keterwakilan masyarakat Gayo yang duduk dikursi DPR RI maupun DPR Aceh. Hal inilah yang mendorong 9 orang perwakilan masyarakat Suku Gayo mengajukan pengujian atas Pasal 22 ayat ...Berita Selengkapnya