JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyampaikan opening statement terhadap Perkara No.2 dan 6/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Senin (18/2).

Baik DPR dan Pemerintah menyatakan Pasal 22 ayat (1) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (18/2).

Sidang perkara tersebut dimohonkan oleh pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Azis Qahhar Mudzakkar, dengan nomor perkara No.10/PHPU.D-XI/2013. Para saksi Pemohon t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil pemilihan umum walikota-wakil walikota Palopo tahun 2013, digugat oleh Rahmat Masri Bandaso-Irwan Hamid, pasangan calon nomor urut 7 dalam Pemilukada Kota Palopo, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon dalam permohonannya menuding Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo telah melakukan rekayasa, dalam proses penetapan pa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Kamis (14/2).

Agenda sidang yakni mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian (II). Para Pemohon dalam perkara ini adalah Ir H Ilham Arief Si ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) pada hari Kamis (14/2) dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Pemohon dalam perkara yang teregistrasi dengan nomor 12/PUU-XI/2013 adalah Dra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai dan Komisi Pemilihan Umum Pusat menyatakan KPU Kab. Paniai telah melaksanakan verifikasi ulang para kandidat sesuai perintah Mahkamah Konstitusi dalam lima putusannya. Perintah tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan No. 78/PHPU.D-X/2012, 79/PHPU.D-X/2012, 80/ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi hari ini menerima sembilan orang warga masyarakat pedalaman Suku Gayo yang menggugat UU a quo karena dinilai tidak dapat memperjuangkan keutuhan nilai-nilai budaya Tanah Gayo, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), karena terbelahnya wilayah tanah Gayo menjadi 2 daerah pemilihan (Dapil) berdasarkan Pasal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) Selasa (12/2).

Pemohon dalam perkara ini adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat Drs H Muslim Kasim beserta Bupati Tanah Datar Shadiq P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Palopo tahun 2013, Senin (11/2) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Pemohon dalam perkara ini adalah Ir H Rahmat Masri Bandaso MSi dan Ir Irwan Hamid.

Kedua pemohon merupakan pasangan calon nomor urut 7 dalam perkara tersebut. Permohonan yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR berpandangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) sudah sesuai amanat Pasal 6A ayat (1), (2) UUD Tahun 1945. Sebab, parpol peserta pemilu yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil preside ...Berita Selengkapnya