JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah kalangan telah mencium maksud tersembunyi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat di balik revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan institusi tersebut.

Upaya menghancurkan KPK ini, dapat dilihat dari rencana mereka untu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) takkan menghilangkan pemberian pengurangan masa pemidanaan (remisi) bagi koruptor, melainkan hanya akan memperketat dan membatasi fasilitas bagi terpidana kasus korupsi. Nantinya, remisi itu takkan sembarangan diterima terpidana kasus korupsi.

Demikian penegasa ...Berita Selengkapnya

*Hanya memberikan PB bagi terpidana korupsi yang dianggap justice coraborator atau whistle blower

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin mulai memperlihatkan ‘tajinya’. Janjinya untuk menolak segala pemberian fasilitas keringanan terhadap narapidana korupsi, mulai ditunjukan. Ia pun menolak u ...Berita Selengkapnya

RIO DE JANEIRO (BeritaHUKUM.com) – Senat Brasil memutuskan lewat Pemungutan suara pembentukan sebuah Komisi untuk menyelidiki pelanggaran Hak Asasi pada masa pemerintahan Militer 1964-1985. Setelah disahkan Senat, undang-undang tersebut akan diserahkan kepada Presiden Dilma Rousseff untuk ditandatangani agar bisa diberlakukan.

Presiden Roussef ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah meminta Fachri Hamzah untuk bersikap hati-hati dalam memberikan komentar yang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, keberadaan institusi pemberantasan korupsi tersebut, saat ini masih dianggap sangat sakral oleh sebagian besar masyarakat.

Hal ini dapat dilih ...Berita Selengkapnya

GUATEMALA CITY (BeritaHUKUM.com) – Mantan penguasa militer Guatemala, Oscar Mejia Victores dikirim ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Hal ini untuk mengetahui apakah dia layak untuk menjalani persidangan kasus pembunuhan massal terhadap warga dari suku Maya yang dituduhkan kepadanya.

Jenderal Mejia yang berusia 80 tahun itu, s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan bahwa upaya aparat memburu pelaku kekerasan di Papua, bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Para pihak harus melihat secara jeli, aparat melakukan pengemanan atas adanya indikasi makar.

"Ada dua hal mengenai Papua, yakni pertama tentang perbuatan makar yan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menko Polhukam Djoko Suyanto membantah penangkapan terhadap para deklator Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Abepura, Jayapura itu, dilakukan sembarangan. Justru tindakan ini dilakukan penuh kehati-hatian.

Penangkapan juga didasari alasan kuat dengan sangkaan makar, karena telah mengibarkan bendera bintang kejora dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Indonesia dalam menangani pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Jayapura, Rabu (19/10) lalu, yang mengakibatkan enam orang tewas.

"Komnas HAM sangat menyesalka reaksi aparat pemerintah, aparat negara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski dapat menerima pencopotannya dari posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, rasa kecewa tetap masih menyelimuti hati Fadel Muhammad. Pasalnya, hingga kini ia tak pernah diberitahu alasan pencopotannya tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu pun beranggapan bahwa dirinya benar-benar telah dizalimi.

Namun, ...Berita Selengkapnya