| Komnas HAM |
|
|
| |
| Korban Banjir Mengadu ke Komnas HAM | Monday 21 Nov 2011 16:21:05 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan orang yang yang tergabung dalam Forum Warga Korban Banjir Pondok Labu, mendatangi gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/11). Kedatangan para warga tersebut untuk mengadukan terjadinya penyempitan Kali Krukut yang dilakukan pihak Korps Marinir, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir berkepanjangan di pemukiman m ...Berita Selengkapnya |
| KPK Telusuri Anas Dalam Kasus Hambalang | Friday 18 Nov 2011 20:29:20 |
 |
DEPOK (BeritaHUKUM.com) – Tim penyidik masih terus menelusuri kaitan Anas Urbaningrum dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan stadion terpadu Hambalang Sentul, Bogor, Jawa Barat. Atas dasar ini, KPK belum dapat memastikan keterlibatan ketua umum Partai Demokrat dalam kasus tersebut.
"Masih kami telusuri (keterlibatan Anas Urbaningrum dal ...Berita Selengkapnya |
| Kemenkumham Copot Kepala Rutan Salemba | Friday 18 Nov 2011 19:30:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencopot Kepala Rutan Salemba Slamet Prihantara. Ia dipindatugaskan menjadi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bekasi, Jawa Barat. Posisi Slamet digantikan Thurman Saud Marojahan Hutapea yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rutan Klas I Medan, Sumatera Utara.
" ...Berita Selengkapnya |
| Komnas HAM Desak Adili Pelanggar HAM di Papua | Wednesday 16 Nov 2011 23:26:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR untuk membentuk peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hal ini sebagai bagian upaya mengatasi masalah Papua.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam dengar pendapat dengan Komisi I di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/11). ...Berita Selengkapnya |
| Petinggi Kemenkumham Sidak, Sel Mewah Langsung Hilang | Wednesday 16 Nov 2011 21:10:34 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tayangan hidup mewah para tahahan dan narapidana di balik jeruji besi, mendapat perhatian Menkumham Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indraya. Mereka langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Salemba, Jakarta, Rabu (16/11). Namun, begitu mereka datang, kondisi rutan langsung berubah. Tidak ada sel mewah ...Berita Selengkapnya |
| Golkar Ancam PTUN-kan Kemenkumham | Tuesday 15 Nov 2011 16:51:56 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Urungnya pembebasan bagi Paskah Suzetta akibat pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, membuat Partai Golkar kesal. Atas dasar ini, partai berlambang pohon beringin itu akan mengajukan gugatan terhadap Kemenkumham melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Rencana layangan gugatan ini disampaikan Ket ...Berita Selengkapnya |
| LPSK Siap Lindungi Korban HAM Berat | Friday 11 Nov 2011 20:05:57 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap untuk memberikan perlindungan terhadap para korban pelanggaran HAM berat. Pemberian bantuanitu mencakup aspek restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.
Bahkan, saat ini yang sudah dijalankan adalah pemberian bantuan medis dan bantuan psiko-sosial. "Pemberian bantuan t ...Berita Selengkapnya |
| Moratorium Demi Citra Hukum Indonesia | Saturday 05 Nov 2011 18:54:23 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana tak menyangkal bahwa moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor bagian dari pencitraan. Namun, pencitraan yang dimaksudkannya itu untuk menghapus kesan Indonesia sangat kooperatif terhadap koruptor.
"Benar, memang untuk pencitraan. ...Berita Selengkapnya |
| Ketua MK Dukung Kebijakan Moratorium Menkumham | Thursday 03 Nov 2011 23:04:11 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kontroversi moratorium remisi bagi terpidana korupsi membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD harus angkat bicara. Ia dengan nada tegas mendukung Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut.
Bahkan, Mahfud memuji langkah yang diambil oleh Menkumham Amir Sya ...Berita Selengkapnya |
| Wamenkumham: Moratorium Tidak Langgar HAM | Thursday 03 Nov 2011 17:56:27 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku korupsi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...Berita Selengkapnya |
|
|