Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang Batu Bara
 
5 Alasan Mengapa Dunia Membutuhkan Moratorium Tambang Batu Bara Baru | 2016-05-04 10:42:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar empat bulan lalu, dunia akhirnya menyadari kebutuhan untuk membatasi kenaikan suhu global di level 1,5 derajat C. Perjanjian iklim Paris memberi pertanda berakhirnya era kejayaan bahan bakar fosil, terutama batu bara sebagai sumber energy paling kotor.

Meski demikian, Australia malah menyetujui rencana yang kemun
...

3 Pekerja Eskavator dan Bulldozer di Tambang Batu Bara Kukar Tertimbun Longsor | Saturday 30 Jan 2016 15:42:10

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tiga orang pekerja tambang Batu bara di lokasi tambang milik PT. REP dengan sub kontraktor PT. Lembuswana Perkasa yang berlokasi di Kelurahan Bukit Merdeka RT. 09 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) tertimbun longsor saat mengambil tanah pada, Kamis (28/1) lalu sekitar pukul 05 ...

KMI: Menata Karut Marut Pertambangan Kita | Thursday 24 Dec 2015 03:57:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Roup Husairi sebagai Sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI) mengatakan, "Sektor pertambangan lazimnya menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini telah lama menjadi salah satu sektor utama (pemasukan kas negara) pertambangan," ujarnya, saat membuka sesi Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Kaukus M ...

Kronologis Pembunuhan Keji dan Sadis Aktivis Lingkungan Salim Kancil | Wednesday 30 Sep 2015 07:53:01

LUMAJANG, Berita HUKUM - Dari hasil investigasi Tim Advokasi Tolak Tambang Pasir Lumajang menemukan fakta keji dan sadisnya penyiksaan para preman tambang terhadap aktivis lingkungan Salim dan Tosan, dua warga penolak tambang. Salim/ P. Kancil disiksa hingga tewas, sementara Tosan berhasil diselamatkan warga lainnya.

Pada laporan investigasi Tim
...

Komisi VII DPR Dukung Perubahan Rezim Ijin Pertambangan | Saturday 11 Jul 2015 06:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpang tindih perizinan masih menjadi persoalan dalam sektor pertambangan, bahkan terkait perpanjangan ijin Freeport ada usulan perubahan izin dimana dulunya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Yang perlu diperhatikan jika IUPK rohnya maka pemerintah bisa mencabut izin perusahaan tersebut apala
...

Awasi Sektor Pertambangan, KPK Perbaiki Tata Kelola | Friday 24 Apr 2015 03:26:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) Indonesia pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan terkait empat provinsi, yakni Bengkulu, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung di Kementeria
...

Penyerobotan Lahan Pertanian untuk Usaha Pertambangan | Thursday 05 Feb 2015 18:37:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu aspek dari nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah janji penegakan hukum yang bersih, kepastian hukum kepemilikan tanah, menjunjung HAM dan pemberantasan tambang yang menyalahi aturan dan lingkungan hidup. Janji ini akhirnya ditagih dan diuji oleh kasus yang dialami warga Kutai Kartanegara, Kalima ...

Busyro: Ditemukan 400 Izin Pertambangan Bermasalah | Wednesday 26 Nov 2014 14:57:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Proses politik yang terjadi di Indonesia, termasuk pemilu legislatif 2014 melahirkan demokrasi yang prosedural. Itupun proses yang terjadi tersebut terbilang cacat.

Begitu dikatakan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam diskusi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/11).

Busyro mengatakan itu saat dimintai tanggapan
...

237 Izin Usaha Pertambangan Dicabut | Saturday 22 Nov 2014 13:47:54

PALEMBANG, Berita HUKUM - Sebanyak 237 izin usaha pertambangan di 4 provinsi di Sumatera bagian selatan dicabut seiring pengetatan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sektor pertambangan yang berlangsung sejak April 2014. Izin usaha pertambangan yang masih bermasalah diberi tenggat hingga Desember 2014 sebelum diberlakukan t ...

Tambang Rakyat, Pemerintah Jokowi Mendatang Wajib Peduli | Saturday 13 Sep 2014 01:05:39

JAKARTA , Berita Hukum- Indonesia secara geografis berada sisi Barat lautan pacific, dikenal dengan sebutan “Pacific Ring of Fire” atau Cincin Berapi Pasifik. Sebutan itu menjadikan Indonesia rawan bencana namun dilain sisi Indonesia kaya akan sumber alam terutama emas dan tembaga yang dihasilkan dari magma.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]