JAKARTA, Berita HUKUM - Gerindra meminta agar penegakkan hukum dilakukan secara tegas. Termasuk dalam ranah politik. Siapapun yang terbukti melakukan praktik korupsi sesuai hukum harus diusut. Bila hukum lemah, yang muncul justru praktik politik korup.

“Sistem hukum lemah sangat mendorong praktik politik yang cacat (deffective politics) dan koru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - "100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin. Namun kita bisa mengukur 100 hari ini kualitas komitmennya sebagai pemimpin. Sebagai partai yang ikut mengusung Jokowi-Basuki, kami menilai kinerja mereka baik sekali.

Sejak dilantik, Jokowi-Basuki sudah menunjukkan kinerja cepat, tanggap dan t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah manyiapkan strategi untuk menjadi partai nomor satu di 2014 nanti. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk menarik minat calon pemilih adalah melalui media sosial faceebook dan twitter. Apalagi saat ini sang dewan pembina, Prabowo Subianto ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menganggap putusan Majelis Hakim yang memberi vonis hukuman rendah terhadap Angelina Sondakh adalah bentuk korupsi rasa keadilan rakyat.

"Putusan Majelis Hakim ini sungguh telah mengkorupsi rasa keadilan rakyat. Hakim menilai bahwa uang yang diterima Angie tak dapat dipastik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Partai Gerindra menyadari tingginya angka Presidential Threshold berpotensi mengganjal pencapresan Prabowo Subianto. Syarat pencapresan memang cukup rumit di mana parpol atau gabungan parpol hanya bisa mengajukan capres jika sukses meraup 25 persen suara Pileg atau 20 persen kursi di DPR.

Setgab koalisi akhirnya sepakat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Usai memenangkan calon gubernur terpilih, Joko Widodo, PDIP dan Gerindra memasuki suasan di ambang ketegangan. Pasalnya, setelah kemenangan Jokowi, Taufiq Kiemas menilai bahwa kemenangan Jokowi justru menguntungkan partai berlambang Kepala Garuda itu, Gerindra.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Gerindra DPR sangat menyesalkan dan merasa dizalimi DPR atas keputusan Badan Kehormatan (BK) yang secara pihak memecat Widjono Hardjanto sebagai anggota Dewan. Atas hal ini, sikap keberatan dan protes alam disampaikan fraksi tersebut kepada pimpinan BK dan DPR.

Namun, rasa keberatan dan protes itu bukan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR secara resmi memecat Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Widjono Hardjanto. Ia dinyatakan terbukti selama dua bulan tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR. Pemecatan tersebut diputuskan, setelah melalui rapat tertutup antara Badan Kehormatan (BK) dengan para pimpinan DPR pada Senin (27/2) l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR telah menyiapkan tiga nama untuk menggantikan Pius Lustrilanang sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Nama tersebut, yakni Ferry Francis, Nur Iswanto, dan Abdul Wahid.

“Seluruh anggota Fraksi Gerindra telah ditawari untuk menggantikan Pius. Tapi h ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menargetkan menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Jika hal ini terwujud dan mendapat kepercayaan rakyat, ia berjanji akan membawa perubahan bagi Indonesia dengan tujuan menuju rakyat sejahtera.

“Dengan kepercayaan rakyat, maka ...Berita Selengkapnya