| Papua |
|
|
| |
| Sekelumit Kisah Dibalik Misi Evakuasi Korban Penembakan Kelompok KKSB Purom Wenda | 2018-11-06 14:07:18 |
 |
PAPUA, Berita HUKUM - Sekitar pukul 4 subuh, cuaca dingin di kampung Popome Distrik Makoni, pagi itu terasa menusuk tulang. Biasanya saat itu masih waktu yang tepat bagi penduduk desa untuk terlelap dalam tidur dengan selimut hangat. Namun tidak demikian pada hari itu, hampir semua penduduk tidak bisa tidur dengan lelap di bangunan gereja yang dija ...Berita Selengkapnya |
| Natalius: Pak Hasto, Ternyata Anda Tidak Bedanya dengan Kaum Kecebong, Produsen Hoaks | 2018-07-01 20:26:43 |
 |
Oleh: Natalius Pigai, S.I.P
SEJAK TANGGAL 27 sesaat setelah Pilkada serentak provinsi Papua dan juga nasional dihebohkan dengan berita di surat kabar nasional yang bagi kami merasa jijik dan jorok.
Pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP bahwa Provinsi Papua dimenangkan oleh PDIP.
Bagi saya tentu saja tidak merasa kaget karena cara- ...Berita Selengkapnya |
| Pengibaran Bendera Israel Menyalahi Aturan dan Menodai Perjuangan Diplomatik Indonesia | 2018-05-21 06:29:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi' Munawar meminta pihak keamanan dan Pemerintah tegas dalam menindak pelaku Aksi pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel karena melanggar aturan. Dirinya memaparkan ada dua alasan prinsip, inte ...Berita Selengkapnya |
| Kepala Kampung Onggabaga Diduga 'Kurang Waras', Kepala Distrik Tutup Mata? | 2018-05-09 06:22:51 |
 |
JAYAPURA, Berita HUKUM - Oknum Kepala Kampung Onggabaga, Distrik Bpiri, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berinisial PU diduga kurang waras alias gila dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala kampung. Pasalnya selama menjabat sebagai kepala kampung oknum tersebut terkesan sesuka hatinya, sewenang-wenang dalam menjalankan tugas, tidak mengikuti ...Berita Selengkapnya |
| Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi | 2018-01-25 10:24:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pemerintah dianggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Kabupaten Asmat, Papua. Mengingat dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua yang berasal dari APBN sudah sangat besar. Hal ini menurutnya patut mendapatkan perhatian khusus.
"Manajemen Pemerintah d ...Berita Selengkapnya |
| 2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI | 2018-01-19 07:52:55 |
 |
PAPUA, Berita HUKUM - Data sementara berdasarkan laporan Posko Satgas Kesehatan TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) tanggal 17 s.d 18 Januari 2018 bahwa sekitar 2.027 warga Asmat telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Satgas Kesehatan TNI bekerjasama dengan Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan Pemda setempat.
Pelayanan kesehatan tersebut, diantaranya i ...Berita Selengkapnya |
| Panglima TNI Berikan Penghargaan atas Keberhasilan Prajurit Bebaskan Sandera di Papua | 2017-11-20 06:25:22 |
 |
PAPUA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya membebaskan 347 warga masyarakat yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Upacara pemberian penghargaan kepada 63 prajurit TNI tersebut dilaksan ...Berita Selengkapnya |
| Tindak Tegas Kelompok Bersenjata Penyandera 1300 Warga Sipil Papua | 2017-11-15 07:06:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam Fadli Zon mengecam tindakan Kelompok Teroris Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah menyandera 1.300 orang Papua sebagai satu tindakan yang tak dapat ditolerir dan mencederai HAM.
"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakuk ...Berita Selengkapnya |
| Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata | 2017-11-14 19:37:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.
Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal ...Berita Selengkapnya |
| Perlu Dibentuk Gugus Tugas Papua | 2017-11-13 07:00:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk membentuk gugus tugas khusus Papua untuk menyelesaikan persoalan Papua dan mendukung diplomasi luar negeri terkait isu Papua. Hal itu menyusul kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin memperlihatkan kekuatannya.
"Kita ingin persoalan Papua dilihat secara holist ...Berita Selengkapnya |
|
|