JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR pada 25 Juni 2013 akhirnya memutuskan bahwa agenda pengesahan RUU Ormas ditunda menjadi Selasa 2 Juli 2013. Rapat paripurna, yang tidak dihadiri oleh hampir 250 anggota DPR, memutuskan juga agar DPR melakukan sosialisasi kembali, terutama kepada pihak-pihak yang tidak setuju dan menolak RUU Ormas.

Sebe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) kembali ditunda oleh DPR-RI, setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin yang selama ini getol mengkritisi (RUU) Ormas dan hadir dalam pimpinan sidang Paripurna, Rabu (26/6).

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengenai Or ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Ormas (RUU Ormas), hari ini, Rabu (26/6) kembali diadakan rapat DPR sebagaimana amanah Paripurna DPR RI kemarin di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menyikapi masih adanya Ormas yang keberatan dan belum menerima RUU Ormas, A. Muhajir Sodruddin Anggota DPR RI dari Komisi VI mengatakan, sebagian besar p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR-RI akhirnya menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Salah seorang Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) A. Muhajir mengatakan kepada pewarta BeritaHUKUM.com, sebenarnya bentuk RUU Ormas tidak dikenal di kerangka hukum kita. Jadi harusnya RUU Ormas in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Ormas menunjukkan sebuah kegagalan DPR dalam memahami hakekat hubungan negara dna masyarakat Indonesia, serta kedudukan masyarakat di dalam negara demokrasi. Hal itu termaktub dalam Pernyataan Menolak RUU Ormas yang ditandatangani belasan Ormas Keagamaan yang menggelar Press Conference di CDCC, Senin (24/6, I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya RUU Ormas menunjukkan sebuah kegagalan DPR dalam memahami hakekat hubungan negara dna masyarakat Indonesia, serta kedudukan masyarakat di dalam negara demokrasi. Hal itu termaktub dalam Pernyataan Menolak RUU Ormas yang ditandatangani belasan Ormas Keagamaan yang menggelar Press Conference di CDCC, Senin (24/6) h ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. M. Din Syamsuddin, MA menampik jika Muhammadiyah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas). Ia tetap berharap pembahasan tentang RUU Ormas segera dihentikan.

Din Syamsuddin yang saat ini tengah menghadiri acara World Conference of Religions ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya ditunda. Anggota Dewan sepakat untuk membahas RUU ini pada masa persidangan berikutnya.

“Dalam suratnya, pimpinan Panitia Khusus (Pansus) berharap dan meminta agar pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 12 April 2013, DPR berencana akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) menjadi sebuah Undang-Undang. Walaupun penolakan dari berbagai kalangan masyarakat muncul dimana-mana, namun nampaknya DPR tetap akan mengesahkan RUU yang penuh dengan kontroversial ini.

Menurut Ketua N ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Dalam Negeri menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Massa (Ormas) akan melindungi kebebasan berpendapat. Alasannya, RUU tersebut memiliki semangat untuk penataan dan pemberdayaan ormas.

“Tidak benar jika ada yang menilai bahwa RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul,” ungkap Staf Ah ...Berita Selengkapnya