JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melakukan sidak ke empat stasiun kereta api di Jakarta, Jumat (22/3) Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng Jakarta.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Laurens Bahang Dama langsung diterima oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam inspeksi mendadak (Sidak) anggota Komisi V DPR RI ke empat stasiun kereta api di Jakarta yaitu Tanah Abang, Manggarai, Jatinegara dan Pasar Senen Rabu (20/3) pagi terungkap akan perlunya penambahan gerbong khusus untuk wanita.

“Sejauh ini gerbong khusus perempuan sudah cukup nyaman, tapi saya minta untuk ditambah, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Selain menerima masukan dan aspirasi langsung dari masyarakat luas, Sidak yang dilakukan Komisi V DPR RI ke empat stasiun kereta api di Jakarta pada Rabu (20/3) pagi juga untuk memantau secara langsung kinerja dan kendala apa saja yang tengah dialami oleh PT KAI.

Dalam sidak tersebut, Komisi V DPR RI mendapat keluhan dan ...Berita Selengkapnya

BATAM, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (RUU Konvensi Rotterdam) selesai April 2013.

“Kami menargetkan selesai pada masa sidang ini, se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR meminta pemerintah sebagai regulator dan operator transportasi agar angka kematian dalam transportasi ditekan seminimal mungkin. Jumlah yang menjadi korban sekitar 30.000 sepanjang 2012.

“Jumlah ini hanya di jalan raya saja, belum lagi terjadi pada moda lain selain di darat, dan ini kalau dikalkulasi 3-4orang/jam, ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana mengharapkan pemerintah dapat segera menyesuaikan anggaran yang digunakan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara mematok alokasi anggaran menjadi sekitar 20 hingga 30 persen.

"Penyesuaian anggaran subsidi BBM ini diperlukan sehingga harganya fluktuatif dengan menyesuai ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan pemerintah dan parlemen perlu berhati-hati dalam meratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Rotterdam. Itulah sebabnya dipandang perlu untuk meminta masukan dari segenap stakeholder terutama pelaku industri yang akan bersentuhan langsung dengan kebijakan ini.

" ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR yang membidangi Perhubungan mengadakan Raker dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kapolres Cianjur, Kapolres Simalungun dan Dirut Jasa Raharja membahas kecelakaan lalu lintas di beberapa daerah baru-baru ini.

Menurut Sekretariat Komisi V DPR, Agenda Raker kali ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi mempertanyakan status laporan Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Menteri BUMN atau bukan. Sebagai informasi, pada 27 Februari lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta KPK mengusut proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kalimantan Timur dan Riau. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi laporan Meneg BUMN Dahlan Iskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi VI akan meminta klarifikasi kepada Dahlan. Pada 27 Februari lalu, Dahlan meminta KPK untuk mengusut proyek pembangunan PLTU di Kaltim dan Riau. Dahlan menilai ada kecurangan ketika pelaksanaan tender pada tahun 2009 ketika ia menjabat se ...Berita Selengkapnya