Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi III
 
Polisi Harus Tindak Tegas Pelaku Main Hakim Sendiri | Tuesday 23 Jul 2013 16:14:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Martin Hubarat meminta pihak kepolisian untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindakan main hakim sendiri, ataupun yang mengambil alih peranan dan fungsi polisi. Hal ini terkait dengan kejadian aksi sweeping oleh salah satu organisasi masyarakat di Kendal, Jaw ...

Percepatan Penggantian Kapolri Tetap Harus Transparan dan Profesional | Thursday 18 Jul 2013 14:33:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI setujui usulan Presiden yang ingin mempercepat proses penggantian Kapolri. Diharapkan dalam satu dua bulan mendatang akan ditemukan satu nama untuk menggantikan Kapolri, Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun pada 2014 mendatang.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III, Martin Hutaba
...

Komisi II Apresiasi Kinerja DKPP | Tuesday 09 Jul 2013 10:58:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama satu tahun berdiri. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dengan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie ...

RDP Komisi III dengan KPK Dilanjutkan Setelah Lebaran | Monday 08 Jul 2013 22:48:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung singkat dan diputuskan untuk dilanjutkan pelaksanaannya setelah masa reses yang akan datang. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi anggota untuk mempelajari jawaban tertulis sekaligus memberi waktu bagi KPK melengkap ...

ICW Ternyata Menerima Dana APBN | Saturday 06 Jul 2013 11:48:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menyayangkan pernyataan salah seorang anggota ICW yang mengingkari pernah menerima dana kampanye anti korupsi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang nota bene berasal dari APBN. Data yang diperolehnya dari pimpinan KPK menerangkan ICW pada tahun 2012 menerima Rp.407.457.312,-

...

Raskin Rentan Tidak Tepat Sasaran | Thursday 04 Jul 2013 20:58:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Jazilul Fawaid (F-KB) menilai pembagian Raskin sangat rentan tidak tepat sasaran. "ini rentan sekali tidak tepat sasaran karena itu anggaran seharusnya untuk pemberdayaan petani, dan pengembangan petani di Indonesia," ujarnya kepada parlementaria, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (4/7).

Menurutnya,
...

DPR Tunggu Tangkapan Besar KPK | Saturday 29 Jun 2013 09:54:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi III DPR menilai kinerja KPK masih berputar-putar pada kasus dengan tingkat kerugian negara yang tidak besar. Padahal sangat banyak kasus korupsi kakap yang seharusnya sudah disasar oleh para penyidik terpilih dari komisi anti rasuah ini.

"Kita mengharapkan KPK menjadi komisi yang bisa menghajar yan
...

Sangat Tercela Bila Anggaran Pertanian Dikorupsi | Wednesday 26 Jun 2013 09:01:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul terungkapnya anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikorupsi untuk kepentingan politik 2014 oleh partai tertentu, Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo, Selasa (25/6), sangat menyesalkan hal itu sebagai perbuatan tercela.

Seperti diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6) te
...

DPR Minta KPU Sandingkan Data Pemilih Dengan Pemerintah | Tuesday 25 Jun 2013 09:24:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka sinkronisasi sistem untuk mengasilkan data pemilih yang akurat, Komisi II DPR meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sandingkan sistem dan data hasil pemuktahiran data pemilih yang dimiliki oleh KPU dengan sistem dan data kependudukan dari Pemerintah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang.
...

Komisi IX Pertanyakan Proses Pemulangan TKI dari Arab Saudi | Wednesday 19 Jun 2013 09:15:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca kerusuhan di Jeddah beberapa waktu yang lalu, Komisi IX DPR menanyakan jumlah TKI yang ingin kembali ke Indonesia, dan yang ingin tetap bekerja di Arab Saudi.

“Berapa persen TKI yang ingin kembali dan berapa persen yang ingin stay disana. Jika ingin stay disana bagaimana dengan sponsor yang akan mempekerjakan merek
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]