JAKARTA, Berita HUKUM - Sejarawan J.J. Rizal menyinggung frasa 'keadaan bahaya' yang tertuang dalam bagian Menimbang pada Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya. Menurutnya, merujuk pada frasa 'keadaan bahaya', seharusnya undang-undang tersebut tidak berlaku lagi.

Hal tersebut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ir. Fadel Muhammad yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PT Anugerah Cipta Buana (PT ACB) kembali diminta untuk menyelesaikan komitmennya oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dianggap tak memenuhi janjinya sebagaimana tertera dalam perjanjian bermaterai.

Masalah itu terkait ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Serang secara resmi mengeksekusi tanah di Jalan Bojonegara, kilometer 8, Desa Margagiri, Serang, Banten, pada Rabu (28/9).

Dalam proses eksekusi tersebut, sejumlah aparat kepolisian yang bersenjata lengkap berjaga ketat dari Polres Cilegon dan sejumlah Polsek jajarannya.

Diketahui, kasus sengketa ta ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Pembangunan Tol Medan-Binjai Seksi I di Kota Medan terkendala masalah ganti rugi tanah. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said minta Kementerian Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Sumatera Utara menyelesaikan masalah ini.

"Pembangunan jalan tol Medan-Binjai menurut saya peke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Agus Jabo Priyono Ketum Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyampaikan bahwa, sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia terikat dengan tanah, bahkan tanah dijadikan sesuatu yang sakral. Tanah adalah tempat tinggal, tempat mencari nafkah, sekaligus tempat peristirahatan terakhir di saat mereka meninggal.

Maka dengan segal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tanah seluas 23 hektar yang berada di atas lahan Gading Orchard Summarecon (GOS) ternyata sedang berkonflik. CV Trijava mengklaim, jika lahan tersebut adalah miliknya, sedangkan PT Summarecon Agung Tbk menyerobotinya untuk membangun ribuan ruko yang total harganya hingga mencapai triliunan.

"Mulai diributkan masalah ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembangunan yang dilakukan pemerintah di segala bidang patut didukung berbagai pihak. Tapi dibalik pembangunan yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih ditumpangi kepentingan oknum instansi terkait yang berakibat merugikan kepada rakyat atau masyarakat.

Seperti pembebasan lahan pada pembangunan jal ...Berita Selengkapnya

SULAWESI SELATAN, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Nasyit Umar menyoroti sengketa tanah yang terjadi antara pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan masyarakat adat sekitar area hutan konservasi. Hal tersebut terungkap dalam kunker Komisi IV saat meninjau Air Terjun Cagar Alam di Bantimurung, Sulawesi Se ...Berita Selengkapnya

JAKARTA , Berita HUKUM - Kasus tukar guling lahan Kawiley Minut yang berbandrol sekitar Rp 2,7 Miliar, saat ini sedang ditangani penyidikannya, sementara ditinjau dari pihak Polda Sulawesi Utara dinilai ada kejanggalan. Kendati demikian kasus ini sudah masuk ke ranah Pengadilan. Namun banyak pihak menilai bahwa sejumlah oknum pejabat Pemerintah Pro ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Suasana menegangkan pada Senin (24/3) sekitar pukul 07.30 Wita, warga RT. 27 gang Kasturi Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) sudah berbondong-bondong datang ke lokasi lahan milik Suryadi, dkk yang menjadikan obyek sengketa yang akan dilakukan sita jaminan oleh Panitera P ...Berita Selengkapnya