JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pelaksanaan proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sebagian besar daerah berlangsung kacau. Atas kondisi ini, DPR didesak segera membentuk Panitia Kerja (Panja). Tidak hanya kacau, proyek ini ditemukan banyak dugaan penyimpangan.

Desakan ini disampaikan Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indones ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi proyek pelaksanaan kartu tanda penduduk eletronik (e-KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bernilai Rp 15,4 miliar tersebut.

Untuk memastikan perkembangan penanganan kasus ini, Jampidsus Kejagung Andhi Nirwanto diminta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak tahan dipojokan dengan pemberitaan dugan korupsi amburadulnya program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk keperluan menemui pimpinan lembaga tersebut.

Wakil dari Kemendagri yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi di Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proyek pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP. Pasalnya, hingga kini belum juga memperoses kasus tersebut.

A ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Target 100 hari untuk menyelesaikan data kependudukan guna pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, tampaknya sulit terpenuhi.

Pasalnya, hingga kini, petugas di lapangan masih saja menemui ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Program e-KTP yang baru diluncurkan pemerintah pusat, ternyata tidak semulus yang direncanakan. Bahkan, dalam penerapannya di lapangan, jaringan internet kerap mati. Selain itu, peralatan iris mata (perekam mata), kamera, alat untuk tanda tangan elektronik di beberapa kelurahan juga sudah mulai rusak. Padahal, alat itu b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menghentikan pelaksanaan program elektronik KTP (e-KTP). Pasalnya, banyak permasalahan yang timbul di awal pelaksanaannya tersebut.

"Kami minta Kemendagri untuk melakukan evaluasi dari pada e-KTP yang kacau-balau ini. Sebaiknya, pelaksanaan program e-KTP dihentikan sementara, ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkal pemenang tender proyek e-KTP merupakan kolega dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Bahkan, menteri tidak pernah mau menerima rekanan baik yang kalah maupun yang menang.

"Tidak benar itu. Tidak ada yang ditemui satu pun (Oleh Mendagri Gamawan Fauzi). Sekje ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Belum meratanya program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di seluruh wilayah Indonesia, dapat berakibat bisa mengancam persoalan kependudukan. Program ini juga menjadi lahan politis, bila ada yang memanfaatkan keadaan yang belum tertata baik untuk kepentingan pihak tertentu menjelang Pemilu 2014 mendatang.

"Da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – M Nazruddin kembali membuat heboh. Ia akhirnya benar-benar ‘bernyanyi’ di hadapan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011 itu, menyatakan pernah memberikan uang kepada Wakil ketua KPK Chandra Marta Hamzah.

Uang itu untuk mengamankan proyek pengad ...Berita Selengkapnya