JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 mengalokasikan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 640 triliun. Dari dana sebesar itu, dialokasikan sebesar 10 persen untuk dana desa. Setidaknya, Rp 64 triliun dialokasikan untuk 73 ribu desa. Namun realisasinya, dana desa hanya sebesar Rp 9,1 triliun.

Wakil Ketua ...Berita Selengkapnya

Oleh: Kamaruddin Hasan

CATATAN INI saya tulis setelah mengunjugi beberapa desa wisata; baik yang sudah masuk maupun belum dalam program PNPM mandiri Pariwisata di Sulawesi Barat, selama kurang lebih sepuluh hari. Perjalanan singkat ini, menjadi inspirasi untuk diungkapkan berbagai realitas terutama rakyatnya berkaitan dengan pengembangan desa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda ...Berita Selengkapnya

TASIKMALAYA, Berita HUKUM - Rencana pemotongan anggaran di semua kementerian dan lembaga berdampak pada program di daerah. Para delegasi otoritas daerah pun bedatangan ke DPR RI untuk mencari tahu sekaligus meminta dukungan, agar anggaran program di daerah tidak dibatalkan, karena agenda penghematan dari pemerintah pusat.

Salah satunya yang dila ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mendengar nama Desa Muara Pantuan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang merupakan Kabupaten yang terkaya di Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditempu dengan perjalanan darat maupun sungai dengan memakan waktu 3 atau 4 jam, dengan penduduk rata-tata sebagai petani sawah.

Daerah yang cukup jauh dan masih dikel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada awalnya Arif Kardiat adalah pekerja di sebuah perusahaan maskapai penerbangan internasional. Bekerja di angkutan udara sipil itu membuat dirinya bisa melihat negara lain seperti Singapura, Jepang, dan Malaysia. Membandingkan dengan negara lain, Arif merasa trenyuh bahwa ada perbedaan yang jauh antara Indonesia dengan ne ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mengingat luasnya perhatian dan harapan terhadap implementasi UU Desa agar sesuai dengan semangat dibentuknya UU ini, maka anggota DPR bersama DPD yang peduli Desa, memandang perlu membentuk Kaukus Parlemen untuk Desa

“Pembentukan Kaukus Parlemen Desa agar elemen-elemen parlemen yang menyusun UU Desa dapat lebih efektif d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berusaha sesegera mungkin menuntaskan pembahasan Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan, dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tent ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr A Farhan Hamid MS, menyebutkan subsidi Pemerintah belum tepat sasaran, menurutnya sekitar 80 % nya dari subsidi tersebut dinikmati para pengusaha yang memiliki ekonomi menengah keatas, terutama di kota kota besar.

Hal itu disampaikan Farhan, dalam ceramah umumnya pada Pelatihan tata kelola sistem Inform ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa, Ibnu Munzir mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat pedesaan. Undang-Undang ini dianggap sebagai titik awal kebangkitan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

“UU Desa ini salah satu karya b ...Berita Selengkapnya