JAKARTA, Berita HUKUM - Usulan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan yang selama ini belum mewajibkan rumah sakit (RS) swasta berkerja sama dengan BPJS Kesehatan, disambut baik. Kelak, semua RS, baik milik pemerintah atau swasta harus bekerja sama dengan BPJS.

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (dapil Jateng II ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada sidang kedelapan perkara No. 138/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemerintah menghadirkan pakar hukum yang juga mantan hakim konstitusi, Maruarar Siahaan. Di hadapan pleno hakim yang dipimpin langsung oleh Arief Hidayat selaku ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan BPJS Kesehatan selama ini didasarkan pada UU No.24/2011 tentang BPJS dan UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU itu mengamanatkan negara harus hadir melayani kebutuhan kesehatan bagi warganya.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (dapil Jateng II) saat dihubungi Senin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemeriksaaan perkara Pengujian Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang dimohonkan oleh dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedia layanan kesehatan (perusahaan asuransi), dan dua orang warga negara Indonesia selaku pekerja terus bergulir. Pada sidang keenam yang digelas Kamis (12/3), a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jaminan pensiun. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, hal ini sangat penting bagi nasib kaum buruh dan pekerja saat memasuki masa pensiun. Disaat yang bersamaan KSPI juga menolak kenaikan iu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para PNS yang dahulu pernah menjadi peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Pemerintah sudah otomatis terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Instansi tempat para PNS bekerja mesti memberi fasilitas pengganti kepesertaan dari Askes ke JKN.

Demikian terungkap dalam diskusi bertajuk “Anali ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul rencana BPJS Kesehatan yang akan menaikkan iuran program JKN bagi rakyat miskin lewat fasilitas penerima bantuan iuran (PBI), banyak pro kontra yang disampaikan publik. Namun, BPJS didesak untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi rakyat miskin sebelum menaikkan iuran PBI tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma S ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan, Nila Moeloek menyatakan akan mendorong perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya supaya terdaftar anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan.

Bahkan dalam rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya menuturkan Presiden turun langsung membantu masalah ini.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dinaikan. Hal ini tidak terlepas karena BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang disebabkan klaim lebih besar dibandingkan iuran peserta.

Menteri Kesehatan Nila F Moelek menjelaskan, saat ini data BPJS Kesehatan mencatat adanya defisit pada laporan 2014. Total iur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon uji ketentuan wajib daftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hadirkan dua orang ahli dalam sidang lanjutan perkara No. 138/PUU-XII/2014 yang digelar pada, Selasa (24/2) lalu di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Enam Pemohon yang terdiri atas dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedi ...Berita Selengkapnya