| Bawaslu |
|
|
| |
| Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa? | 2023-04-07 04:10:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejadian bagi-bagi amplop berlogo PDI Perjuangan di Sumenep, Jawa Timur, yang dinilai tidak masuk pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menuai kritik.
Salah satu kritik disampaikan mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, melalui akun Twitternya, Kamis (6/4).
Ia menyebutkan tiga ...Berita Selengkapnya |
| Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 2023-04-05 04:01:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hadir guna mengatasi harga tiket moda transportasi darat, laut, maupun udara yang dirasakan masih mahal oleh masyarakat luas. Diungkapkannya, harga tiket, misalnya, seperti tiket pesawat dan tiket kereta api belakangan menjadi topik pembicaraan utama b ...Berita Selengkapnya |
| Legislator Dorong Pemerintah Segera Bahas RUU Perampasan Aset Bersama DPR | 2023-03-03 10:41:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap pemerintah segera melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset bersama DPR. Dirinya menganggap bahwa RUU Perampasan Aset tersebut merupakan produk hukum yang sangat strategis. Sayangnya, pembahasannya berjalan cukup lambat. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat di ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL | 2023-03-03 10:26:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon kondisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang terancam tidak dapat mengganti 10 unit rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang akan pensiun pada tahun 2023 dan 19 unit pada tahun 2024 akibat dampak dari Kementeria ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Diminta Bentuk Unit Kerja Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Evaluasi Kinerja BPN | 2023-02-20 12:22:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasan Mafia Tanah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) Eros Djarot menyikapi makin maraknya persoalan sengketa lahan di masyarakat ...Berita Selengkapnya |
| Kontroversi Data Belanja Iklan Nasional di HPN 2023 | 2023-02-18 02:59:26 |
 |
Oleh: Heintje Mandagie
HARI PERS Nasional 2023 memunculkan kontroversi di kalangan insan pers tanah air pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kesedihannya terkait 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Atas dasar itu, Presiden Jokowi menyebutkan kalau dunia pers saat ini t ...Berita Selengkapnya |
| Pemuda Pancasila Kaltim Gelar Jalan Sehat, Sebar 20 Ribu Kupon Berhadiah Mobil dan Umroh | 2023-02-16 20:40:44 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan Organisasi Masyarakat yang terbesar di Kaltim akan melaksanakan acara Jalan Sehat dengan menyebar sedikitnya 20 ribu kupon undian berhadiah, yang rencanannya digelar di GOR Kadri Oening Sempaja Samarinda pada, Minggu (19/2/2023).
...Berita Selengkapnya |
| Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik | 2023-02-04 12:32:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antar stakeholder di pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras. Sebab, dari hasil pantauannya, terdapat perbedaan informasi yang disampaikan, baik yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun dar ...Berita Selengkapnya |
| Emak-emak Mataram Minta Firli Bahuri Bongkar Mafia Beras | 2023-01-26 21:00:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah emak-emak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan protes atas kenaikan harga beras.
Mereka mengaku resah harga beras terus melonjak di tengah mahalnya sejumlah kebutuhan pokok. Terlebih mereka juga mendengar kenaikan itu ditengarai ada kaitannya dengan permainan para mafia.
"Apa negara sudah kalah de ...Berita Selengkapnya |
| KPK Diminta Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Suap Rektor Unila Karomani | 2023-01-25 20:08:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menetapkan tersangka baru sebagai pihak penyuap dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022.
Penasihat hukum mantan Rektor Unila Karomani, Resmen Kadafi mengatakan, selama dua pekan terakhir, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU ...Berita Selengkapnya |
|
|