| UU Pemilu |
|
|
| |
| Mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta Gugat Ketentuan Putusan Final DKPP | Wednesday 03 Apr 2013 19:53:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengujian Pasal 28 ayat (3), ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), Pasal 113 ayat (2), Pasal 119 ayat (4), Pasal 120 ayat (4), dan Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (2/4). Perkara yan ...Berita Selengkapnya |
| Hasil Pemilukada Provinsi Sumut Digugat Dua Pasangan Calon | Tuesday 02 Apr 2013 21:46:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara digugat ke MK oleh dua pasangan calon pada Selasa (2/4) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang pendahuluan dua perkara yang teregistrasi dengan Nomor 26/PHPU.D-XI/2013 dan 27/PHPU.D-XI/2013 ini diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.
Melalui kuasa hukumnya Habib ...Berita Selengkapnya |
| MK Tolak Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Konawe | Friday 29 Mar 2013 09:35:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan seluruhnya perkara PHPU Kabupaten Konawe 2013 - Perkara No. 21/PHPU.D-XI/2013 - yang dimohonkan Pasangan Calon No. Urut 8 Surunuddin Dangga - Siti Amina Rasak Porosi. Demikian disampaikan Ketua Pleno Moh. Mahfud MD yang didampingi para hakim konstitusi lainnya, pada sida ...Berita Selengkapnya |
| Objek Perkara Salah, Gugatan Hasil Pemilukada Kabupaten Sumedang Tidak Dapat Diterima | Thursday 28 Mar 2013 09:26:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Konstitusi dipimpin Moh. Mahfud MD menjatuhkan putusan final tidak dapat menerima permohonan H. Ecek Karyana – Irwanto dan Oom Supriatna-Erni Juwita pada gugatan hasil Pemilukada Kabupaten Sumedang, yang otomatis memenangkan pasangan No. urut 7, Endang Sukandar dan Ade Irawan sebagai Pihak Terkait dalam perkar ...Berita Selengkapnya |
| Partai Persatuan Nasional Perbaiki Permohonan | Wednesday 27 Mar 2013 09:54:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengujian Pasal 8 Ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/3). Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 22/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh Par ...Berita Selengkapnya |
| Sidang Putusan Perselisihan Pemilukada Kabupaten Puncak | Tuesday 26 Mar 2013 16:49:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui serangkaian persidangan, Mahkamah Konstitusi akhirnya akan menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Puncak tahun 2013, Selasa (26/3).
Para pemohon dengan perkara nomor 18/PHPU.D-XI/2013 ini adalah Elvis Tabuni SE dan T.E.A Hery Dos ...Berita Selengkapnya |
| MK - KPU Bangun Kesepahaman Jelang Pemilu 2014 | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang diselenggarakannya Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pertemuan tertutup di Gedung MK, (13/2), guna membangun kesepahaman pandangan terkait proses penyelenggaraan Pemilu yang potensial digugat oleh partai politik maupun anggota legislatif.
Dihadapan Ketua KPU Husni Kami ...Berita Selengkapnya |
| Sejumlah Petinggi Partai Hadiri Pengundian Nomor Urut Partai Pemilu 2014 | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 dihadiri sejumlah petinggi parpol. Ada 10 parpol yang lolos untuk bersaing di Pemilu 2014. Para petinggi partai yang hadir adalah Aburizal Bakrie (Golkar), Anas Urbaningrum dan Edi Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Sutanto (Hanura), dll.
Par ...Berita Selengkapnya |
| Ferry Ajak Mahasiswa Sukseskan Pemilu 2014 | |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Usai memaparkan garis besar tentang Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia, Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pada para mahasiswa untuk ikut berkontribusi menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2014 mendatang. "Ikutlah berpartisipasi aktif dalam pemilu, sukseskan Pemilu 2014 dengan menj ...Berita Selengkapnya |
| KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2014 | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2014. KPU juga telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dimuat persyaratan, tata cara pendaftaran, akreditasinya, wilayah kerja ...Berita Selengkapnya |
|
|