JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hingga batas waktu yang ditentukan pukul 17.00 WIB, Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad tidak memperlihatkan batang hidungnya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/3). Institusi penegak hukum ini, dipastikan akan melakukan upaya paksa untuk melaksanakan eksekusi putusan kasasi Mahkamah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tetap akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat (PB). Namun, perintah untuk segera mebebaskan narapidana (napi) kasus korupsi.

“Kami akan tetap mengajukan banding de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) segera memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait dugaan korupsi mega proyek pembangunan stadion terpadu Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Namun, jadwal pemeriksaan secara pasti belum diketahui.

"Kami masih harus melakukan pencarian temuan bukti baru mengenai kasus Ham ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terobosan baru dilakukan duet Menkumham Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indraya. Instansi ini akan memberlakukan wajib tes urine terhadap pegawainya, sebelum mendapat promosi kenaikan jabatan. Mereka harus benar-benar bebas dari pengaruh narkoba.

“Promosi jabatan tak hanya dilihat dari prestasi saja. Tapi mereka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Informasi mengenai kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Denpasar, Bali, dibenarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin. Kondisi seperti itu juga dialami hampir seluruh lapas dan rumah tahanan (rutan) yang ada di seluruh Indonesia.

"Benar (Lapas Kerobokan kelebih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi X DPR Mahyuddin mengakui bahwa Muhammad Nazaruddin pernah melapor kepada Menpora Andi Mallarangeng mengenai sertifikat tanah di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Laporan itu terkait rencana proyek pembangunan stadion terpadu Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

"Yang saya ingat, Nazar bilang ke Pak Menteri, 'Bang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Menkumham akhirnya dihentikan. Setelah melakukan lobi, enam fraksi menyepakati raker dihentikan. Keenam fraksi tersebut adalah Golkar, PDIP, PKS, PPP, PAN dan Hanura. Sementara Fraksi Gerindra abstain dan Fraksi Partai Demokrat meminta dilanjutkan.

"Enam fraksi meminta untuk t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menkumham Amir Syamsuddin telah mencopot empat pejabat rutan. Hal ini terkait dengan insiden terpergoknya anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir serta engacara Djufri Taufik dkk. berada di Rutan Cipinang, Rabu (8/2) malam lalu, di luar jam kunjungan. Selanjutnya, Kemenkumham akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

" ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin menyatakan bahwa anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir tidak memiliki kartu khusus untuk bisa masuk ke lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) kapan saja.

"Yang bersangkutan (M Nasir-red) itu tidak termasuk anggota Komisi III yang memega ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak dilakukannya pengusutan terhadap sejumlah anggota polisi yang bertugas di Polsek Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, mereka diduga bertanggung jawab atas meninggalnya dua anak dalam sel kantor kepolisian tersebut.

"Sanksi disiplin tidak cukup. Harus ada ...Berita Selengkapnya