JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah membentuk tim guna melakukan penyelidikan terhadap hasil otopsi terhadap tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Komnas Ham juga mengajak Kontras dan Komnas Perempuan.

“Kita sudah bentuk tim, untuk selanjutnya kita akan melakukan pendala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mantan Komisaris PT Dutasari Citralaras, Athiyya Laila, hari ini diperiksa tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekitar lima jam, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, itu mengaku dicecar soal jabatannya selaku Komisaris PT Dutasari Citralaras.

"Dari tahun 2008 sampai 2009. Itu saja,"ujar A ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyah Laila tidak jadi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikarenakan, orang tua mantan pengurus di PT Duta Sari Citra Laras ini sedang sakit.

“Atthiyah Laila hari ini tidak hadir karena orang tuanya sakit. Sudah disampaikan kepada penyelidik," k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dibekukannya MoU untuk memberantas jaringan narkoba di Lapas, terkait isu penganiayaan sipir di Lapas Pekanbaru Riau, Tidak membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) berhenti melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dalam lapas.

Menurut Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Benny Mamoto pihaknya melakukan sidak berdasa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Isu pemukulan Sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru, Riau, semakin memanas. Pasalnya Wakil Menteri (Wamen) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana membantah hal tersebut.
“Berita yang mengatakan bahwa saya memukul, menampar petugas Lapas Pekan Baru adalah tidak benar. Masa tampang saya ini tam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin bersama berbagai elemen masyarakat Madani dan LSM. Mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan Judicial Review UU no.22 /2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Kami memiliki pandangan yang sama bahwa UU Migas membuka liberaliasi asing masuk de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ternyata pernah meminta bantuan anggota Komisi II DPR RI Ignatius Mulyono untuk membebaskan tanah Hambalang. Hal ini terkait dengan rencana proyek pembangunan stadion olah raga terpadu Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya (pernah) dimintai tolong oleh Pak Anas, tanyakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Beberapa jam setelah berhasil menangkap Wali Kota nonaktif Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Mohammad di kawasan Seminyak, Bali, tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menjebloskannya ke LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/3) malam. Mochtar pun mulai menjalani masa pidananya, menyusul putusan kasasi Ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil menangkap Wali Kota nonaktif Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Mohammad di kawasan Seminyak, Bali, Rabu (21/3) siang. Terpidana perkara korupsi ini segera diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Benar, yang bersangkutan (Moch ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan untuk menjemput paksa Wali Kota nonaktif Bekasi Mochtar Muhammad. Pasalnya, Hingga batas waktu yang ditentukan Selasa (20/3) pukul 17.00 WIB, dia tidak juga datang di gedung KPK untuk memenuhi panggilan untuk menjalani eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

"Kami su ...Berita Selengkapnya