JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana penolakan delapan nama capim KPK, menunjukan sikap arogan DPR. Perilaku tersebut kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. “jangan berdebat yang tak substansi,” kata anggota Koalisi Pemantau Peradilan yang juga peneliti ICW Tama S Langkun dalam konferensi pers di kantor TII, Jakarta, Kamis (8/9).

...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akan melakukan rapat internal, sebelum menggelar uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test). Selain untuk menentukan waktu pelaksanaan, juga untuk menetapkan jumlah calon pimpinan KPK yang harus mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Bidang Hukum tersebut.

Rapat tersebut dijadwalkan digela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penolakan Komisi III DPR terhadap hasil seleksi calon pimpinan KPK tidak akan terealisasi. Pernyataan yang dilontarkan rekan-rekannya di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan perundangan itu hanyalah sebatas wacana

“Penolakan dari sebagian rekan-rekan anggota Komisi III terhadap hasil pansel yang hanya merekomendasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Jimly Asshiddiqie menaruh harapan besar, agar pimpinan KPK periode mendatang dapat memperlihatkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Jimly pun sepakat dengan calon yang berada dalam posisi empat besar yang dipatok Pansel Capim KPK.

Ia pun tidak segan-segan membebe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-DPR berencana meloloskan dua nama calon pimpinan KPK dari delapan nama yang telah masuk untuk mengikuti uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi Bidang Hukum nanti. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Jakarta, Kamis (25/8).

Namun, Priyo mengatakan, kedelapan nama calon memiliki kualitas yang baik. ...Berita Selengkapnya

*PKS menolak bahas masalah itu, karena pimpinan lembaga itu harus dipilih secara profesional

JAKARTA-Sekretariat Gabungan Partai-partai Politik Koalisi (Setgab) akan membahas pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK dan calon hakim agung. Hal ini akan dilakukan, usai perayaan Idul Fitri.

“Kami akan mengintensif ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Fraksi PDIP DPR menginginkan 10 nama calon pimpinan KPK. Alasannya, hal ini sesuai dengan UU KPK, karena pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi III seharusnya rapat dahulu untuk membahas jumlah nama capim KPK yang akan mengikuti fit and proper test.

"Komisi III harusnya rapat dulu, apakah pengajuan nama itu bertentangan dengan mekanisme a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komite Etik KPK tidak memiliki hak paksa terhadap mantan anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nazaruddin. Komite pun lantas berencana memanggil sejumlah pihak yang disebut-sebut merupakan kaki tangan Nazaruddin. Beberapa di antaranya Yulianis dan Oktarina Furi.

“Kami tak bisa paksa Nazaruddin biacara. Tapi kami akan mencoba untuk meleng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal meminta keterangan dari Nazaruddin. Ternyata mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu bungkam di hadapan tim pemeriksa yang diketuai Abdullah Hehamahua tersebut.

"Kalau di Komite Etik KPK, saya juga tidak mau menjawab. Saya akan terus diam, kalau tempat penahanan saya belum dipindahk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Tidak mudah mendapatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen, berkompetensi, integritas dan professional, bila seleksinya masih dilakukan DPR. Sebab, lembaga legislative tersebut merupakan lembaga politik yang pastinya takkan bisa diharapkan memilih pimpinan KPK berdasarkan profesionalisme.

“Saya pernah ingatkan k ...Berita Selengkapnya