Berita HUKUM - JAKARTA, PT Dutasari Citralaras adalah perusahaan yang menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dalam proyek Hambalang. Dalam akta notaris perusahaan. PT Dutasari Citralaras menjadi subkontraktor PT Adhi Karya di situlah diduga korupsi terjadi, banyak material bahan yg tidak sesuai standart, PT Dutasari Citralaras adalah perusahaan yg did ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Staf Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dikabarkan, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Betul hari ini, KPK memeriksa staf Anas, Nurahman terkait kasus Hambalang,” ujar Karo Humas KPK, Johan Budi saat dihubungi wartawan, Senin (9/7).

Meski demikian, Johan mengaku tidak mengetahui materi pemeriksa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (KTJ) untuk mendanai proyek Hambalang disampaikan melalui surat persetujuan yang ditandatangani sekertaris Kementrian Pemuda dan Olah raga, Wafid Muharam yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Agus DW Martowardojo Nomor 1887.A/SESKEMENPORA/6/2010 pada 28 Juni 2010.

Demikian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi X DPR RI, akan mengundang Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pemuda dan Olahraga, pelaksana pembangunan dan pengawas pembangunan terkait proyek pembangunan Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Hal itu, diungkapkan, Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/7).

"Kita akan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Besok Rabu (4/7), Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum akan menjalani permeriksaan kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus proyek pembangunan sport center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Besok, Anas akan diperiksa lagi untuk dimintai keterangan soal Hambalang," kata Juru Bicara KPK, Johan B ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Maraknya kasus penyiksaan diperparah lagi dengan tidak ditempuhnya upaya hukum untuk mengkriminalisasi atau menghukum pelaku penyiksaan, ditambah belum diratifikasi optional protocol konvensi menentang penyiksaan sebagai sarana preventif untuk mencegah penyiksaan merupakan kondisi yang semakin memperburuk keadaan kasus-k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah jika dirinya pernah memerintahkan anggota Komisi II Igantius Mulyono untuk mengurusi sertifikat tanah Hambalang.

"saya ditanya mengenai apa pernah menyuruh Pak Igantius Mulyono untuk menyelesaikan surat tanah hambalang? saya jawab saya tidak pernah perintahkan untu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Selama 7,5 jam Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi untuk kasus proyek sport center Hambalang.

Meski demikian, mantan Ketua PB HMI ini, terlihat tenang usai diperiksa KPK. Ketika ditanya apa alasan diriny bisa setenang itu, Anas menjawa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Beberapa pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) menemani Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anas tiba sekitar pukul 10.02 Wib, dengan ditemani Kuasa Hukumnya, Firman Wijaya dan beberapa rekannya di PD. Seperti Saan Mustopa, I Gede Pasek, Andi Nurpati dan Ik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum pada Rabu ( 27/6/), terkait kasus proyek Hambalang. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustapha menjelaskan hingga saat ini Anas sedang ada acara diluar kota.

"Saat ini memang masih ada agenda sam ...Berita Selengkapnya