JAKARTA, Berita HUKUM - Data hasil pemilu kerap kali lama diakses publik. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan hal tersebut tak terulang lagi dengan merencakan data hasil pemilu dalam terkumpul dalam 24 jam.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menerangkan, data hasil pemilu 2014 yang dimaksud adalah terkumpulnya semua sertifikat hasil penghi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalil-dalil pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Nomor Urut 1 Esthon L. Foenay-Paul Edmundus Tallo tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon. “Oleh karena itu, menurut Mahka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner KPU RI Ida Budhiati mengatakan akan ada beberapa perubahan teknis dalam pemungutan suara di Pemilu 2014. Salah satu perubahan tersebut adalah dengan mengembalikan cara memberikan hak suara.

"Ada beberapa perubahan dalam pemilu 2014. Salah satunya pemberian hak suara tidak lagi dilakukan dengan cara mencentang t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh permohonan Farhat Abbas dan Narliz Wandi Piliang (Iwan Piliang) dalam Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden), pada Kamis (27/6) di Ruang Sidang Pleno MK. Dengan ditolaknya permohonan ini, maka MK kembali ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Zaitun Mawardi Yahya-Herman Thalib menggugat hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama digelar pada Selasa (25/6) sore, di Ruang Sidang Pleno MK.

Melalui kuasa hukumnya, Zabi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (24/6) sore. Agenda sidang perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 dan 67/PHPU.D-XI/2013 ini yaitu pembuktian. Sejumlah persoalan terungkap di persidangan, mulai dari tudingan diskriminasi pemeriksaan kes ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Bali Tahun 2013 yang diajukan oleh pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat (21/6) siang, menyatakan menolak seluruh permohonan PAS.

“ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg), tidak berkewajiban mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak adanya kewajiban undur diri tersebut, dinilai tidak menjamin kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Hal ini menjadi alasan Arif Sahudi dan Ahmad Rizal, dua orang warga Kota Surakarta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Kudus digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/6) sore. Pada kesempatan itu, Termohon (KPU Kabupaten Kudus) dan Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon pada persidangan sebelumnya. Selain itu sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang itu.

Pihak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU) Kabupaten Kudus 2013 - Perkara No. 66 dan 67/PHPU.D-XI/2013 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6) sore. Pemohon perkara No. 66 adalah Muhammad Tamzil dan Asyrofi sebagai pasangan nomor urut 1, didampingi kuasa hukumnya Syratman Us ...Berita Selengkapnya