*Golkar masih ngotot pansel ajukan 10 nama capim KPK

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Fraksi Partai Demokrat DPR merasa optimistis partai-partai koalisi yang tergabung dalam Setgab akan tetapkan delapan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti fit and proper test. Indikasi ini muncul, karena sebagian esar parta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR masih menggantung jumlah calon pemimpin KPK yang akan diseleksi dalam tahap uji kelayakan (fit and proper test). Keputusan memilih delapan atau 10 nama akan ditentutan, setelah mendengar penjelasan dari Pansel KPK yakni Menkum dan HAM.

Berdasarkan rapat fraksi yang dilakukan pada Senin (12/9) lalu, mas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – setelah melalui pembahasan cukup alot, akhirnya parpol koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), sepakat untuk memilih empat nama calom pimpinan KPK.

"Parpol koalisi sepakat dengan delapan nama yang dimasukkan ke DPR yang kemudian akan dipilih empat nama," kata politikus PKS Aboebakar Alh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Alotnya pembahasan soal penetapan jumlah nama calon pimpinan (capim) yang akan mengikuti proses uji kepatuhan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI, diharapkan persoalan itu tidak diselesaikan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan memberikan arahan tertentu kepada parpol koalisi. Pasalnya, hal itu akan menuai ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menganggap wajar perdebatan mengenai jumlah capim yang akan segera diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR. Hal ini bagian dari demokrasi.

“Perbedaan pandangan adalah hal wajar, dan itu harus dihormati, dan sekarang belum ada putusan. Soal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipersoalkan. Untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah mereka yang akan diseleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tersebut, Komisi III DPR melakukan rapat internal.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, ada dua pendapat b ...Berita Selengkapnya

*Pihak Nazaruddin desak penonaktifan terhadap komisioner yang melanggar kode etik

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang kecurigaan sebagian kalangan. Pasalnya, komite yang diketuai Abdullah Hehamahua lebih cenderung berperan sebagai pembela pimpinan lembaga itu, ketimbang memeriksa secara obj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemantau Peradilan (KPP) menyesalkan sikap DPR yang melakukan pembangkangan terhadap keputusan MK No 5/PUU-IX/2011 untuk segera menjalankan fit and proper test terhadap delapan capim KPK hasil putusan pansel.

Pembangkangan tersebut merupakan bagian dari strategi politik untuk menyandera pimpinan KPK terpilih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana penolakan delapan nama capim KPK, menunjukan sikap arogan DPR. Perilaku tersebut kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. “jangan berdebat yang tak substansi,” kata anggota Koalisi Pemantau Peradilan yang juga peneliti ICW Tama S Langkun dalam konferensi pers di kantor TII, Jakarta, Kamis (8/9).

...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akan melakukan rapat internal, sebelum menggelar uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test). Selain untuk menentukan waktu pelaksanaan, juga untuk menetapkan jumlah calon pimpinan KPK yang harus mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Bidang Hukum tersebut.

Rapat tersebut dijadwalkan digela ...Berita Selengkapnya