JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penetapan Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kontroversi. Pasalnya, sosok politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kenal sangat antikeberadaan KPK. Dikhawatirkan kepemimpinannya dalam panja, benar-benar akan mewujdukan niatnya men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Posisi Fachri Hamzah kini berada di atas angin. Kader PKS yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR telah ditunjuk untuk menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR untuk melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penunjukan Fachri Hamzah yang akan ...Berita Selengkapnya

*MK siap periksa kasus sengketa kewenangan antarlembaga negara

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya pimpinan Komisi III DPR melobi ketua kelompok fraksi (kapoksi) dan Menkumham Akbar mengenai jumlah calon pimpinan (capim) KPK yang akan diseleksi, berakhir buntu alias deadlock. Forum pun sepakat melanjutkan pembahasan soal pengajuan delapan atau 10 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Pembangkangan terhadap konstitusi nyata-nyata diperlihatkan Komisi III DPR dalam menetapkan jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Argumentasi pemerintah soal putusan uji material (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan melalui Menkumham Patrialis Akbar dimentahkan sejumlah fraksi d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pernyataan politisi PK Fachri Hamzah mengenai KPK sebagai lembaga superbody dan harus dibubarkan, merupakan kesalahan besar. Pasalnya, institusi pemberantasan sama sekali tidak sekuat, seperti yang ada dalam pikirannya itu.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, dalam melaksanakan konsultasi deng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil pemeriksaannya. Dari delapan pimpinan dan pejabat institusi pembernatasan hukum tersebut, empat di antaranya "divonis" melanggaran pelanggaran kode etik ringan. Temuan ini pun takkan berlanjut ke ranah pidana.

Namun, dengan hasil pemeriksaan ini, ...Berita Selengkapnya

*Institusi pemberantasan korupsi itu harus diberi imunitas

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan untuk pembubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Pasalnya, pembentukan KPK didasari UU yang telah telah disahkan DPR.

"Membubarkan KPK itu sama saja melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. O ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR mendukung penuh Fachri Hamzah dengan wacananya untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, fraksi tersebut akan melakukan evaluasi atas keberadaan institusi pemberantasan korupsi itu.

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat, Komi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kecaman terus dialamatkan kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah. Hal ini terkait pernyataannya yang meminta pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan rapat konsultasi DPR dengan KPK pada Senin (3/10) kemarin.

Atas wacana nyeleneh itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ...Berita Selengkapnya

*Demokrat dan Golkar elus Bambang Widjojanto dan Yunus Husein

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan(capim) KPK. Hal ini ditandai dengan mengundang Menkumham Patrialis Akbar bersama panitia seleksi capin KPK, BIN dan Polri. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi ...Berita Selengkapnya