JAKARTA (BeritahUKUM.com) – Pembangkangan terhadap konstitusi nyata-nyata diperlihatkan Komisi III DPR dalam menetapkan jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Argumentasi pemerintah soal putusan uji material (judicial review) Mahkamah Konstitusi (MK) yang disampaikan melalui Menkumham Patrialis Akbar dimentahkan sejumlah fraksi d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pernyataan politisi PK Fachri Hamzah mengenai KPK sebagai lembaga superbody dan harus dibubarkan, merupakan kesalahan besar. Pasalnya, institusi pemberantasan sama sekali tidak sekuat, seperti yang ada dalam pikirannya itu.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, dalam melaksanakan konsultasi deng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil pemeriksaannya. Dari delapan pimpinan dan pejabat institusi pembernatasan hukum tersebut, empat di antaranya "divonis" melanggaran pelanggaran kode etik ringan. Temuan ini pun takkan berlanjut ke ranah pidana.

Namun, dengan hasil pemeriksaan ini, ...Berita Selengkapnya

*Institusi pemberantasan korupsi itu harus diberi imunitas

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan untuk pembubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Pasalnya, pembentukan KPK didasari UU yang telah telah disahkan DPR.

"Membubarkan KPK itu sama saja melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. O ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR mendukung penuh Fachri Hamzah dengan wacananya untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, fraksi tersebut akan melakukan evaluasi atas keberadaan institusi pemberantasan korupsi itu.

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat, Komi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kecaman terus dialamatkan kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah. Hal ini terkait pernyataannya yang meminta pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan rapat konsultasi DPR dengan KPK pada Senin (3/10) kemarin.

Atas wacana nyeleneh itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) ...Berita Selengkapnya

*Demokrat dan Golkar elus Bambang Widjojanto dan Yunus Husein

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan(capim) KPK. Hal ini ditandai dengan mengundang Menkumham Patrialis Akbar bersama panitia seleksi capin KPK, BIN dan Polri. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tak puas dengan ancaman akan menyandera, Ketua DPR RI Marzuki Alie kembali menyudutkan dengan menyalahkan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans. Ia menuding institusi pemberantasan korupsi itu sebagai sumber masalah atas ngambeknya pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang mogok membahas RAPBN 2012 itu. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak menghadiri undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bertema penyamaan persepsi RAPBN. Langkah ini diambil untuk mempertahankan idenpendensi sebagai institusi pemberantasan korupsi sekaligus menghindari tudingan diintervensi Dewan, karena tengah menyelidiki pimpinan Banggar. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas menyatakan, segera melakukan evaluasi sikap membangkang dua Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey yang tidak memenuhi panggilan tim penyidik. Padahal, pemanggilan itu sangat penting bagi mereka untuk memberikan klarifikasi ada atau tidaknya t ...Berita Selengkapnya