MEDAN, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan agar masa berlaku KTP Elektronik (e-KTP) yang saat ini selama 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup. Usulan ini sudah dituangkan Mendagri dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Ada beberapa pasal yang kita usulkan dalam pe ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Provinsi Gorontalo terus dipacu di seluruh 6 Kabupaten Kota, yang ditargetkan pada bulan Juni depan bisa rampung secara keseluruhan.

"Pelaksanaan e-KTP di Provinsi Gorontalo sudah mencapai hampir 80 persen, dan ditargetkan pada bulan Juni nanti selesai," ujar Kep ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Nyaris mendekati 100 persen, program perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e–KTP) di Gorontalo Utara yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan dan Desa mendapat apresiasi dari Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin MH. Bentuk perhatian tersebut diwujudkan dengan diberikannya bingkisan dan sertifikat kepada seluruh Camat di G ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Proses perekaman data KTP elektronik (e-KTP) di Jakarta Pusat yang telah berlangsung sejak Agustus-Desember 2011 lalu ternyata masih menyisakan persoalan. Bagaimana tidak, meski telah melakukan perekaman data sejak lama, namun hingga kini warga tak kunjung menerima fisik e-KTP. Alhasil, warga pun memprotes hal itu dengan men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan jumlah Penduduk Wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang saat ini telah melebihi target perekaman KTP Elektronik (E-KTP) sebagaimana ditentukan pada tahun 2009, Pemerintah mengundurkan pemberlakukan KTP Elektronik sebagai KTP Nasional dari 31 Desember 2012 menjadi hingga 31 Desember 2013.

Ketentuan perubaha ...Berita Selengkapnya

BENGKULU, Berita HUKUM - Sebanyak 26.434 lembar fisik kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, siap dibagikan. Pembagian fisik e-KTP tersebut sudah dilakukan sejak akhir bulan Desember 2012 .

Pembagian langsung dilakukan di kantor kecamatan masing-masing. Namun yang dibagikan baru 9 kecamatan sedangkan 6 kec ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Effendy Choirie mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Secara kasat mata, program e-KTP hanya terkesan merubah fisik KTP dari semula meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap sejumlah bank di daerah-daerah yang mempersulit para pemegang KTP elektronik disesalkan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri Reydonnyzar Moenek mengatakan instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar e-KTP. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski Program pendataan e-KTP akan berakhir pada April mendatang, namun Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, belum juga menyelesaikan perekaman data warga setempat.

Dari 842 ribu warga yang menjadi target wajib memiliki KTP, Sudin Dukcapil baru merekam baru 584 ribu data. "Untuk persentaseny ...Berita Selengkapnya

BEKASI (BeritaHUKUM.com) - Jelang pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pada 1 Maret mendatang, Pemkab Bekasi, Jawa Barat, menggelar pelatihan terhadap 265 pegawai di tingkat kecamatan. Hal ini perlu dilakukan, agar mereka dapat mengoperasikan peralatan e-KTP tersebut.

"Pelatihan telah memerlukan waktu dua hari, agar mereka mampu ...Berita Selengkapnya