JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang menjadi polemik dan mendapat penentangan keras dari berbagai pihak, membuat pemerintah berpikir ulang hingga akhirnya pemerintah mengubah sebagian subtansi draf Rancangan UU tersebut. Draf baru itu diserahkan kepada Panitia Khusus RUU Kamnas Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Jawa Timur menolak rumusan pasal 25 RUU Desa yang melarang kades menjadi pengurus partai politik atau pengurus parpol lokal. Pasalnya rumusan itu bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 45, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - “Wacana masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, memang terdapat dalam pembahasan RUU Desa yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR, ” ujar Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tarmizi A.Karim, di Jakarta, Senin (8/10).

Dikatakan, masa j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta masukan akademisi terkait dengan Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. RUU ini merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012.

Wakil Ketua Baleg Anna Mu’awanah mengatakan, masukan d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI akan terus memperjuangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepualauan (PPDK) hingga tuntas.

Seluruh Fraksi DPR RI sepakat untuk terus membahas RUU ini, dan RUU ini juga telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR menjadi usul inisiatif DPR. Demikian disampaikan masing-masing j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang - Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) saat ini masih dalam pembahasan DPR RI. Meski belum disahkan namun dalam pasal tersebut juga mengancam kebebasan berekpresi oleh seluruh masyarakat melalui jejaring media sosial. Lantaran, definisi dari keamanan dan darurat tidak dijelaskan secara rinci dalam RUU.

R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang - undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) terus mengundang polemik. DPR RI pun tak lepas dari sorotan karena mau menerima RUU Kamnas yang tak berbeda dengan naskah yang sebelumnya pernah dikembalikan ke pemerintah karena memuat rancangan pasal - pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pencapaian program legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun ini sangat minim. Dari 64 rancangan undang -undang (RUU) yang ditargetkan DPR dan pemerintah, hanya 26 RUU yang dapat diselesaikan untuk tahun sidang 2011 - 2012

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menuding pemerintah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya menghadapi tiga tantangan yang berimplikasi terhadap berlarut - larutnya proses penyelesaian pembahasan sebuah Rancangan Undang - Undang. Tantangan itu pada tahap perencanaan, pembahasan dan pasca pengesahan.

Ketua DPR RI menyampaikan hal itu pada Rapat Paripurna DPR RI (Rabu 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR telah menuntaskan dua RUU Prioritas RUU yaitu RUU tentang Sistem Peradilan Anak, dan RUU tentang Pendidikan Tinggi.

“RUU Sistem Peradilan Anak menggantikan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. RUU ini dibentuk dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepada an ...Berita Selengkapnya