JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, yakin Golkar memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait SK Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan kepengurusan Munas Ancol. Idrus mengatakan, dari proses awal persidangan hingga sekarang, kebenaran bahwa Munas Bali yang legal sudah terlihat terang bend ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr.
Mohammad Laica Marzuki,S.H menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, telah 'memilintir' keputusan Mahkamah Partai Golkar yang dijadikan dasar untuk mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol. Laica menganggap keputusan Menteri Yasonna cacat hukum.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang menggelar konsolidasi di Medan, Sumatera Utara, dinilai telah melecehkan ketetapan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami sangat-sangat menyesalkan adanya langkah-langkah dari kubu Ancol yang sudah tergolong Counter of Court. Sudah melecehkan PTUN yang sudah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, pengesahan partai politik bukan kepentingan konstitusional pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kini dijabat oleh Yasonna Hamonangan Laoly.

"Dia tidak punya kepentingan terhadap siapapun pengurus partai itu," kata Irman dalam perbincangan deng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait update perseteruan dua kubu di Partai Golongan Karya (Golkar) antara kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono yang hingga hari ini melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, akhirnya Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie untuk menunda surat keputusan Menteri Huk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, meminta Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti, segera melakukan tindakan terkait aksi premanisme yang dilakukan kubu Agung Laksono yang merebut ruang Fraksi Golkar di lantai 12, Gedung DPR RI, Senin (30/3).

"Saya harap Wakapolri Badrodin Haiti untuk segera melakukan tindakan hu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi mengesahkan kepengurusan yang disusun oleh Kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono. Pengesahan SK kepengurusan DPP Golkar oleh Menhunkam Republik Indonesia Yasonna Laoly ini bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun H.R.Agung Laksono yang k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahyudin (waka MPR) dan Airlangga Hartarto (anggota DPR) yang dulunya ada di barisan Aburizal Bakrie (ARB) kini mbalelo ke kubu Agung Laksono. Ketua DPP Golkar kubu Agung, Leo Nababan mengatakan, selain dua nama itu ada juga Erwin Aksa (wasekjen Golkar kubu ARB).

Bendahara Umum Golkar kubu ARB, Bambang Soesatyo mengaku sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perseteruan dua kubu di Partai Golkar kini memasuki babak baru dan kian memanas, dengan baru diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly memenangkan salah satu kubu kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono. Terkait keputusan Menkumham tersebut, kubu Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Harapan salah satu tokoh Betawi ini menginginkan Pemimpin ditanah Betawi atau Pemimpin di DKI Jakarta ini tidak berkamuflase, hal itulah yang ditegaskan HR. Khotib Achyar alias H. Beceng selaku anggota DPRD Provinsi Jakarta, yang mengatakan seorang pemimpin apalagi di ibukota Jakarta ini harus banyak berkonsultasi.

"Tidak ...Berita Selengkapnya