|
|||||
| Komisi IX Terima Perwakilan Buruh Aksi Tolak 'Omnibus Law' Ciptaker | 2020-02-16 09:44:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI berkomitmen akan melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang pembahasannya menggunakan metode Omnibus Law, guna menjawab keresahan kaum buruh terkait simpang siurnya draf RUU Ciptaker. Namun Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu mengatakan, sampai saat ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law | 2020-02-14 06:45:09 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. |
||||
| Tujuh Elemen Serikat Buruh Sepakat Tolak Omnibus Law | 2020-02-11 14:21:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta seminar terkait Omnibus Law atau dikenal kini sebutannya undang undang 'Sapu Jagat'. Rakernas ini akan berlangsung dari 11 sampai dengan 12 Februari 2020, di Hotel Grand Cempata Jakarta Pusat. Jakarta. |
||||
| Ribuan Advokat akan Kirim Surat Penolakan RUU Omnibus Law Sapu Jagat untuk Jokowi | 2020-02-03 04:06:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan advokat muda Indonesia akan melayangkan surat penolakan RUU omnibus law kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut nantinya berisi 12 poin mengenai potensi yang akan terjadi jika UU sapu jagat tersebut diberlakukan. |
||||
| Perjuangkan Aspirasi, Sufmi Dasco Fasilitasi Dialog Buruh dengan Komisi IX-Baleg | 2020-01-21 07:32:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dipimpin Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan aspirasi kepada DPR RI tentang keberatan terhadap sejumlah poin yang tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang direncanakan oleh Pemerintah. Serta, kenaikan iu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan 'Omnibus Law' | 2020-01-18 07:00:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Ketimbang wacana, Pemerintah seharusnya bisa memberikan perspektif baru yang konkrit dalam penyusunan draf tersebut. |
||||
| KSPI Tolak Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan | 2019-12-29 07:38:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak buruh setuju apabila investasi digenjot pemerintah Indonesia yang dipimpiin Joko Widodo untuk berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, menurutnya jikalau berkehendak menggenjot pertumbuhan ekonomi, jangan lupa memikirkan tingkat konsumsi yang bakal berdampak pada daya beli masyarakat ke depan nanti, ...Berita Selengkapnya |
||||
| Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law | 2019-11-14 12:02:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menilai sejatinya tidak ada masalah terkait rencana pemerintah membentuk omnibus law terhadap beberapa undang-undang yang ada selama ini. Namun ia berharap agar materi dan substansi yang akan diatur dapat segera diserahkan dalam bentuk Naskah Akademik (NA) dan draf R ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sepertiga Kabinet Indonesia Maju terkait dengan Bisnis Tambang | 2019-10-28 18:03:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komposisi menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jokowi-Amin sangat kental dengan kepentingan industri ekstraktif batu bara. Dari seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri, serta wakil menteri yang terpilih, lebih dari sepertiganya teridentifikasi dalam berbagai tingkatan terhubung dengan bisnis per ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
