|
|||||
| Komisi VII: Masyarakat Daerah Harus Menikmati Kekayaan Alamnya | Monday 06 May 2013 12:26:53 | |||||
 |
SUMBAR, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, menegaskan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditunggu masyarakat Solok Selatan (Solsel) akan dikeluarkan setelah dipastikan kawasan illegal mining benar-benar kosong. Kapolda Sumbar dan Bupati Solok Selatan, wajib menuntaskan kasus illegal mining di Solok Selatan. Ini, demi kesej ...Berita Selengkapnya |
||||
| DPR Minta Pemerintah Konsultasikan Kenaikan Harga BBM | Wednesday 24 Apr 2013 09:08:56 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski menaikkan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah, namun sebaiknya hal itu dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR. |
||||
| DPR Diminta Pertegas Kewenangan Provinsi Atas Pertambangan | Tuesday 23 Apr 2013 09:02:07 | |||||
 |
PALU, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI dan Pemerintah Pusat diminta untuk mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) dalam penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. |
||||
| Komisi VII Janji Cari Solusi IUP Tumpang-Tindih di Morowali | Saturday 20 Apr 2013 09:42:23 | |||||
 |
PALU, Berita HUKUM - Terkait adanya tumpang-tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Komisi VII DPR RI berjanji akan mencarikan solusi terbaik, agar tidak menimbulkan sengketa berkelanjutanantara perusahaan pertambangan dengan masyarakat setempat. |
||||
| Komisi VIII Pertanyakan Komunitas Kongucu Kalbar | Wednesday 17 Apr 2013 09:31:35 | |||||
 |
PONTIANAK, Berita HUKUM - Sejak ditetapkan sebagai agama resmi di Indonesia, Kongucu sebagai agama terus berkembang. Populasi penganut Kongucu juga meningkat. Anggota Tim Komisi VIII Hidayat Nurwahid bertanya banyak soal keberadaan komunitas Kongucu di Kalimantan Barat (Kalbar) kepada Gubernur Kalbar Cornelis MH, saat kunjungan kerja ke Pontianak, ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi V Desak Dirjen Perhubungan Udara Lengkapi Fasilitas Instrumen Landing System | Tuesday 09 Apr 2013 20:03:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mendesak Dirjen Perhubungan Udara untuk melengkapi penerbangan dengan instrumen landing system di bandara yang melayani pesawat jet. Demikian salah satu butir kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said. |
||||
| Komisi VIII Minta Antipasi Double Costing Dalam Penanngulangan Bencana | Friday 05 Apr 2013 09:31:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Sosial dibawah Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI dalam laporannya kepada Komisi VIII DPR RI Kamis (4/4) di Gedung DPR, mengungkapkan beberapa program yang ditujukan sebagai perlindungan sosial korban bencana alam (PSKBA). Dia ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi VIII Setujui Tambahan Subsidi BPIH | Tuesday 02 Apr 2013 10:13:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1434 H/2013 yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI Senin (1/4). |
||||
| DPR RI Sambut Baik Modifikasi Cuaca di DKI | Sunday 31 Mar 2013 10:26:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menyambut keberhasilan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), sehingga kondisi banjir Jakarta dapat diminimalisir, dan banjir besar yang dikhawatirkan berulang hanya terjadi sekali saja. |
||||
| Komisi V Minta Kementerian PDT Sampaikan Finalisasi RKA-KL 2013 | Thursday 28 Mar 2013 09:15:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk segera menyampaikan finalisasi RKA-KL TA 2013 secara rinci sesuai masukan rapat sehingga dapat disepakati untuk dikirim ke Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan. Selain itu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diminta untuk mengalokas ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
