JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi pembentukan rumah Pergerakan Indonesia yang di galang oleh tersangka kasus Hambalang Anas Urbaningrum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui juru bicaranya Johan Budi mengatakan, Ormas pergerakan merupakan hak seseorang dan KPK tidak bisa melarang.

"KPK tidak terpengaruh, dengan ormas tersebut, itu merupakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah kembali menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Direktur Utama PT Assa Nusa Indonesia, Saul Paulus David Nelwan, selepas di periksa sebagai Saksi dalam kasus Mega Projek Hambalang, Paulus David diduga mengakui ada meminta dana sebesar Rp 1 milyar ke PT Adhi Karya atas perintah Terpidana Wafid Muharam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Walau telah menerima hasil audit investigasi tahap II dalam kasus mega projek Hambalang, timpenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga hari ini, terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi-saksi baru terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 7 jam sejak pukul 13:00 Wib, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Teuku Bagus M Noor saksi untuk tersangka Deddy Kusnidar, dalam kasus korupsi Mega Projek Sport Center di Sentul Bogor.

Bagus, mengaku khilaf dalam pengerjaan proses tender, dimana peranya saat i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 30 Anggota DPR-RI telah diperiksa dan dimintai keterangan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit Hambalang jilid II oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Hal ini dibenarkan Ketua (BPK RI) Hadi Purnomo di Kantornya, Jum'at sore (30/8).

Menurut Hadi, hasil laporan pemeriksaan (LHP) hanya ada satu laporan r ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang audit Hambalang tidak menyebut nama atau inisial seseorang. Hal tersebut diungkapkan Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR Sumarjati Aryoso pada Parle, Jumat (30/8).

“Sejak Selasa (27/8) siang, tepatnya setelah rapat paripurna kami menerima laporan hasil pemeri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kehormatan - BK DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan klarifikasi terkait beredarnya dua hasil audit kasus Hambalang. Langkah ini diperlukan karena perkembangan berita di media dinilainya bisa mencemarkan nama baik institusi DPR.

"Seharusnya seperti itu BPK melaku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI belum menerima hasil investigasi audit Hambalang II. Anggota BAKN Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa pihaknya belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi Hambalang II.

“Kami belum terima itu (LHP). Kami minta ke BPK belum dikasih, malahan ka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan dapat segera menahan tersangka dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Andi Mallarangeng dan Teuku Bagus Mokhamad Noer.

Sebab, menurutnya, penahanan keduanya tidak berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Bad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) sesuai dengan surat Nomor: PW.01/10954/DPR RI/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011 tentang Audit Investigasi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan P3SON, Ketua BPK, Drs. Hadi Poern ...Berita Selengkapnya