JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan jajarannya di KPU provinsi dan kabupaten/kota agar berhati-hati dalam mencatatkan pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2014. Kecerobohan mencatat dapat menyebabkan penggandaan dan pembengkakan daftar pemilih.

"Harus hati-hati mencatatnya (DPK). Karena, kalau tidak, nant ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Kementerian Keuangan tidak terlambat mencairkan dana anggaran tahapan Pemilu 2014. Hal ini supaya pemilu sesuai tahapan dan anggaran tahapan Pemilu 2013 berakhir pekan depan.

"Kami berharap Januari awal sudah dapat dana untuk penyelenggaraan Pemilu 2014. Karena banyak pekerjaan kami ya ...Berita Selengkapnya

KUPANG, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan berbagai cara dalam menyongsong Pemilu 2014 yang sudah di depan mata. Salah satunya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggelar diskusi panel dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 di Hotel Sylvia Kupang, Rabu (11/12).

Ketua K ...Berita Selengkapnya

PAREPARE, Berita HUKUM - Sejumlah staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare, melakukan verifikasi nama-nama calon legislatif dari 12 partai peserta pemilu, Rabu (11/12).

Anggota KPU Parepare, Abd Aziz, yang ditemui di ruang Media Center berharap proses validasi nama-nama caleg tersebut bisa rampung dengan cepat.

"Kami sudah menghubungi semua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PKPU meluncurkan buku 'Indeks Peta Potensi Daerah' Indonesia (IPOD 2013) bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, P3M FKM-UI, Selasa (10/12). Buku ini berisi potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan daya saing dan daya ungkit proses pembangunan da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum menghapus ratusan ribu nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Jumat 6 Desember 2013. Penghapusan itu disebabkan karena sejumlah faktor, antara lain meninggal dunia, menjadi TNI/Polri, belum cukup umur, tidak dikenal, pindah domisili, dan pemilih ganda. Total data yang dihapus 468.423 orang.

"Dengan a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA – Penetapan DPT Pemilu 2014 sebenarnya sudah melalui proses yang cukup panjang sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU No. 8 tahun 2012. Sebelum KPU menetapkan DPT Pemilu 2014, pemerintah dan pemerintah daerah sebelumnya harus menyediakan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK), selanjutnya Pemerintah dan KPU bersama-sama melakukan sinkr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini akan menetapkan kembali rekapitulasi secara nasional, daftar pemilih tetap (DPT). Penetapan ini dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan perwakilan partai politik (parpol). Sedangkan untuk perbaikan dan pembersihan daftar pemilih, KPU mengaku masih terkendala soal Nomor Indu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Terkait diterbitkannya peraturan tersebut, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia ...Berita Selengkapnya

SUBANG, Berita HUKUM - Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kab. Subang diikuti oleh enam pasangan calon. Ini didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor: 54/Kpts/KPU-Kab-011.329031/2013 yang menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018.
Nomor urut 1) Agus Masykur Rosadi S. ...Berita Selengkapnya