Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Hutang Luar Negeri
 
Legislator Usulkan Bentuk Panja Utang | 2016-05-25 19:08:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengusulkan agar dibentuk panitia kerja (panja) utang untuk menghadapi dinamika utang Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Hal itu disampaikan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Senin, ...

Wah.., Dana Cadangan Pinjaman dari World Bank & ADB Dicairkan Jokowi-JK | 2016-03-10 22:41:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana tentang pencairan dana cadangan pinjaman darurat dari bank dunia ternyata bukan isapan jempol belaka.

Keputusan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja yang telah menggunakan dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan Asian Development Bank (ADB) yang tidak untuk peruntukannya ini pun m
...

Jokowi Doyan Utang, Fuad Bawazier: Bisa Picu Huru Hara! | 2016-02-29 00:11:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat kecendrungan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK doyan melakukan utang, Ekonom, Fuad Bawazier mencemaskan ekonomi Indonesia, dia melihat posisi Indonesia diambang krisis yang dahsyat seperti negara Yunani akibat gagal membayar hutang.

Hasil perhitungannya, sebesar 76 persen pemasukan dari pajak hanya untuk membayar c
...

Penerimaan Menurun, Pemerintah Malah Terus Berutang | 2016-02-13 12:42:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Penerimaan negara dari ekspor menunjukkan tren menurun. Saat yang sama pemerintah malah menumpuk utang. Dalam kondisi seperti ini, harusnya ada penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal tersebut saat dihubungi Kamis (11/2). "Tak masuk akal, memang. Ketika pener
...

Berbahaya, Pemerintah Terus Cetak Utang | 2016-02-10 03:01:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ironis, di tengah pencabutan subsidi BBM, pemerintah masih terus mencetak utang luar negeri untuk membiayai APBN. Ini membahayakan kelangsungan ekonomi nasional. Apalagi, ada utang swasta yang ternyata jauh lebih besar daripada utang pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut saat dihubungi
...

Banggar Undang Pakar Bahas Utang Negara | 2016-02-05 09:41:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar ekonomi, Kamis (4/2) rapat ini membahas tentang melonjaknya utang dan skema pembiayaan menuju perubahan APBN 2016. Pakar ekonomi yang dihadirkan dalam RDPU ini adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Anggito Abimanyu dan ekonom dari ...

DPR: Stop Berutang, Rini! Siapa yang Mau Bayarin Kalau Hutang Terus | Friday 18 Sep 2015 06:59:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang baru saja melakukan pinjaman terhadap bank central China untuk pembiayaan tiga bank berplat merah seperti BRI, Mandiri, dan BNI mendapat protes keras dari anggota DPR RI. Langkah tersebut disesalkan karena tidak dikomunikasikan terlebih dahulu ke DPR.

"Beliau tidak komunikasi mengen
...

Terkait Pernyataan Jokowi Vs. SBY, Menteri Keuangan Pastikan Indonesia Bebas Utang IMF | Wednesday 29 Apr 2015 10:40:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksepahaman di internal Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla kembali terjadi, yang kali ini menyangkut posisi utang pemerintah terhadap Dana Moneter Internasional (IMF). Pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto soal sisa utang pemerintah ke IMF langsung dibantah oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjoneg ...

Demi Infrastruktur, Pemerintah Pinjam Tiongkok Rp 625 Triliun | Sunday 26 Apr 2015 00:01:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Tiongkok akan memberikan pinjaman sebesar US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 625 triliun kepada Indonesia untuk membangun proyek infrastruktur. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, beberapa perusahaan BUMN karya maupun infrastruktur bakal kecipratan pinjaman tersebut.

Rini mengungkapkan utang
...

Piutang Indonesia Masih Mencapai Rp 49,23 Triliun yang Belum Terlunasi | Saturday 19 Jan 2013 10:01:11



JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mencatat total piutang negara yang belum dilunasi mencapai Rp 49,23 triliun setelah dikurangi piutang BUMN/BUMD yang mencapai Rp 27,8 triliun.



Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan per September 2012 total berkas kasus piutang negara (BKPN) mencapai 146.792 berkas. N
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]