JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Bela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mempertanyakan program dana desa yang masih belum terserap. Pasalnya desa yang sudah tercover masih sekitar 70 kabupaten yang menerima dana tersebut.

"DPR prihatin atas turunnya pagu indikatif menjadi 8 Triliun, atau berkurang Rp. 1 Triliun, selain itu kita mengapresiasi dana alokasi desa yang nantinya naik 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sepekan lagi akan memasuki pertengahan tahun 2015 atau pas tengah semester, namun hingga tanggal 22 Mei ini, alokasi jumlah dana desa sudah tersalurkan tepatnya baru Rp 3,8 Triliun dari Rp 20,067 triliun dana yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perubahan 2015.

Karena terganjal biro ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN atau PP Dana Desa dalam implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2019 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) N ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR merekomendasikan agar tahun depan Undang-Undang Desa harus sudah dipenuhi dengan memberikan 10 persen transfer ke daerah. “ Bagaimanapun juga pemerintah harus bisa memenuhi harapan masyarakat desa. Jika tahun ini sebesar Rp.20 triliun, maka tahun depan bisa ditingkatkan menjadi Rp.30 triliun. Itulah harapan ki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memutuskan akan menyalurkan dana desa yang pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 20 triliun melalui kabupaten.

“Jadi tidak lewat Dagri (Kementerian Dalam Negeri) dan tidak juga lewat Mendes (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal da ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - “DPD RI telah merekomendasikan kepada Presiden agar melaksanakan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara utuh dan konsekuen sebagai bukti keberpihakan kepada desa, masyarakat, dan kawasan tertinggal. Mengapa? Karena desa merupakan kaki negara ini,” jelas Anggota DPD RI, Hana Hasanah Fadel Muhammad, saat melakukan reses dan sosi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar menggelar teleconferen dengan pemerintah daerah dan aparatur desa dari Kabupaten Lampung Timur dan Tasikmalaya, Senin (22/12). Adapun tujuan teleconferen itu adalah mengecek kesiapan desa menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015.

Fasilit ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Enam tahun masa jabatan bagi kepala desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dinilai Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sidoarjo melanggar hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Hal ini terungkap dalam persidangan perkara dengan Nomor 133/PUU-XI/2014 yang digelar pada Seni ...Berita Selengkapnya

Oleh: Laily Fitriani, SH. MH

PADA tanggal 20 Oktober 2014 lalu Presiden Jokowi telah dilantik dan telah sah menjadi Presiden RI, kemudian tanggal 26 Oktober 2014 diumumkan Kabinet Presiden Jokowi dengan memasukkan nomenklatur baru yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Daerah tertinggal dan Kemente ...Berita Selengkapnya