Oleh: DR. Ahmad Yani, SH. MH.

ADAGIUM "NEGARA adalah aku" kini hidup kembali setelah reformasi kita berdemokrasi. Negara diidentikkan dgn pemegang kekuasaan. Pembangunan negara seakan-akan adalah milik satu orang. Itulah yang disebut sebagai kediktatoran yg nyata. Sedangkan beban negara diserahkan kpd rakyat.

Konstitusi tidak pernah membuka r ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mengatakan, penyebaran hoaks yang semakin masif menyebabkan menurunnya kualitas demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi 'Menjaga Demokrasi dari Bahaya Hoaks untuk Pemilu yang Jujur dan Berintegrita ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas demokrasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. Hal ini merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyebaran hoaks dinilai sebagai salah satu hal yang merusak tatanan demokrasi. Sebab akibat beredarnya informasi bohong tersebut, ide dan gagasan bukan lagi menjadi faktor utama dipilihnya seorang peserta pemilu oleh masyarakat. Kesimpulan ini mengacu pada Pilkada DKI Jakarta 2017, serta menjelang Pemilu 2019.

"Karena k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta restu rakyat Indonesia untuk ikut berjuang dalam Pemilu Tahun 2019.

SBY juga menegaskan, Demokrat telah merumuskan "14 Prioritas Demokrat untuk Rakyat" yang disarikan dari pertemuan dan dialognya dengan rakyat di ratusan kabupaten dan kota dalam 2 tahun te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indikasi terhadap sejumlah pihak yang menggelorakan Khilafah Islamiyah seperti yang diusung oleh organisasi yang telah dibubarkan pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), terus mendapat kecaman. Salah satunya ialah dari Gerakan Jaga Indonesia (GJI).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina GJI Haidar Alwi saat menggela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi kita jaga bersama dengan menjamin bahwa ketiga cabang kekuasaan berjalan sesuai fungsinya. Efektivitas demokrasi bertumpu pada fungsi checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat dicapai dengan kesetaraan antara kedua cabang kekuasaan tersebut.

"Dalam konteks demokrasi Indonesia, kita harus ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam, Pekanbaru, Sabtu (15/12) malam. Kedatangan SBY di ponpes yang berdiri dalam kompleks seluas +/- 10 Ha ini disambut meriah oleh santriwan dan santriwati dengan iringan rebana dan sho ...Berita Selengkapnya

PEKANBARU, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut pihaknya sudah menangkap 1 orang pelaku perusakan bendera dan atribut Partai Demokrat. Bahkan pelaku tersebut sudah diserahkan pihaknya ke Polresta Pekanbaru, Sabtu (15/12).

"Sudah kami tangkap dinihari tadi. Satu orang pelaku. Dia juga sudah sebutk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato sambutan pembekalan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/11).

"Sejak berlangsungnya ...Berita Selengkapnya