| DPR RI |
|
|
| |
| DPR RI Siap Terima Kedatangan Presiden Jokowi | 2017-08-16 07:34:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah meninjau pelaksanaan gladi bersih Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI Pembukaan masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
"Semua sudah bagus. Kita siap menunggu kedatanga ...Berita Selengkapnya |
| Selama Penyusunan Anggaran, DPR Selalu Terbuka dan Transparan | 2017-08-10 17:31:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR yang menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran se-ASEAN versi penelitian Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menjadi kebanggaan tersendiri. Ini menandakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia sudah sangat baik. Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lem ...Berita Selengkapnya |
| DPR Sahkan 5 RUU Selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 | 2017-07-28 11:34:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Masa Sidang V DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan 5 RUU, yaitu RUU tentang Arsitek, RUU tentang Pemilihan Umum, RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang- ...Berita Selengkapnya |
| Sejarah DPR Bagian dari Perjalanan Bangsa | 2017-05-27 17:06:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI berencana menyusun narasi sejarahnya dari zaman pra kemerdekaan sampai dengan saat ini, dari Volksraad lembaga perwakilan yang dibentuk Belanda, Chuo Sangi In pada zaman Jepang sampai dengan saat ini. Ide ini digagas Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, saat menerima Ahli Sejarah Susanto Zuhdi beserta timnya, yang juga meli ...Berita Selengkapnya |
| DPR Sahkan Tiga RUU dalam Masa Sidang IV Tahun 2016-2017 | 2017-04-29 15:35:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Masa Sidang IV yang terhitung mulai 15 Maret sampai dengan 17 Mei 2017, DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan tiga RUU. Adapun ketiga RUU yang telah disahkan DPR adalah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eks ...Berita Selengkapnya |
| Kapolda Metro Jaya: Pelaksanaan Aksi 212 di Gedung DPR RI Berjalan Kondusif | 2017-02-21 21:05:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan menilai pelaksanaan Aksi 212 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berjalan kondusif.
"Situasi cukup kondusif, orasi dilakukan secara damai sebagaimana dilaporkan kepada kami. Tentunya ini yang kita inginkan massa tertib," kata Iriawan saat meninjau aksi mass ...Berita Selengkapnya |
| Wakapolda Metro Jaya Berkoordinasi terkait Rencana Aksi 212 di DPR MPR RI | 2017-02-20 23:18:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suntana menyampaikan melakukan berkoordinasi dengan pihak DPR/MPR RI terkait penyambutan massa Aksi 212 yang akan digelar oleh umat muslim yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), Selasa 21 Februari besok.
Brigjen Pol Suntana mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi saat aksi 212 ...Berita Selengkapnya |
| Lukman Edy: Perlu Rasionalisasi Anggota DPR | 2017-01-26 01:04:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu mengatakan usulan terkait rasionalisasi anggota DPR perlu dilakukan. Menurutnya, penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 570 hingga 575 untuk menguatkan keterwakilan masyarakat di legislatif.
Politisi F-PKB itu menjelaskan wacana penambahan dapil perta ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Potong Hak Pengawasan DPR | 2017-01-19 14:09:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dinilai telah memotong hak konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kekayaan negara yang ada di BUMN. Pasalnya, Presiden telah merevisi PP No.44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dengan mengeluarkan PP No.72/2016. PP baru itu inkonstitusional dan men ...Berita Selengkapnya |
| Waket DPR: Daya Beli Masyarakat Turun dengan Pencabutan Subsidi | 2017-01-07 12:44:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Waket DPR RI) Fadli Zon menilai berbagai kenaikan tarif pengurusan berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen dan pencabutan subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA akan menjadi tambahan beban masyarakat di awal tahun 2017. Itu ...Berita Selengkapnya |
|
|