SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pengendalian banjir sistim Loa Janan dan Rapak Dalam tahun jamak 2011-2013 dengan menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pelaksanaan tahap lelang hingga PHO akhir Desember 2013 sesuai mekanisme, berdasarkan perundangan yang ada dan juga pekerjaannya telah s ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pengendalian banjir Sistim Loa Janan dan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang Kalimantan Timur (Kaltim) yang menelan anggaran Rp 155,3 milyar, menggunakan anggaran APBD I Provinsi Kaltim tahun jamak 2011-2013 yang diduga telah terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan kerugian negara puluhan milyar rupiah, k ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk pengendalian banjir di Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi, dengan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I senilai kurang lebih Rp 700 milyar untuk 4 paket, antara lain proyek pengendalian banjir ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pengendalian banjir sistim Loa Janan dan Rapak Dalam yang berada di kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga dalam pekerjaannya disinyalir tidak sesuai Bestek dan diduga merugikan keuangan negara puluhan milyar seperti yang diwartakan BeritaHUKUM.com sebelumnya, dibantah ker ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek pengendalian banjir sistim Loa Janan dan Rapak Dalam yang berada di kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2011 - 2013 yang menggunakan Anggaran APBD I Provinsi Kaltim dengan nilai anggaran Rp 155.371.899.000,- yang dikerjakan oleh tiga perusahan; PT. Relis Sapindo Utam ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pelaksanaan kegiatan proyek pengendalian banjir sistim Loa Janan dan Rapak Dalam yang berada di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2011 - 2013 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I dengan menyerap anggaran ratusan milyar rupiah tersebut did ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Akibat hujan deras di wilayah hulu, Kawasan Puncak, Bogor dan sekitarnya, mengakibatkan terjadinya kenaikan debit air di Bendung Katulampa.

Berdasarkan data pantuan petugas piket di – Pusdalops BPBD DKI Jakarta, Bendung Katulampa mengalami puncak kenaikannya sampai siaga II, pada pukul 18.00 wib, dengan ketinggian debit ...Berita Selengkapnya

LONDON, Berita HUKUM - Rumah-rumah yang terendam luapan Sungai Thames telah dikosongkan dan ribuan orang lainnya terancam banjir karena ketinggian air terus bertambah.

Warga di sebuah desa Berkshire mengatakan situasi di lingkungannya seperti "film horror."

Empat belas peringatan banjir parah dikeluarkan untuk Berkshire dan Surrey, sedangkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang status siaga banjir, karena laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan hujan tinggal ringan dan sedang.

“Untuk itu, kita tidak perpanjang status siaga banjir, kalau masih ada banjir te ...Berita Selengkapnya

PEKALONGAN, Berita HUKUM - Banjir yang melanda Kota Pekalongan sejak 17 Januari 2014, mengakibatkan 42 dari 47 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan terdampak.

“Ketinggian air yang mencapai sekitar 30 cm-150 cm mengakibatkan pemukiman penduduk terendam banjir dan ratusan warga terpaksa dievakuasi ke sejumlah pengungsian,” kata Sri Wahyuni, Asist ...Berita Selengkapnya