JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,943 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 1.842,495 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Dari jumlah itu, 5 (lima) kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi X DPR menilai usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo masih perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi X akan melakukan RDP dengan masing-masing Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“RK ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 276,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sidang Paripurna DPR-RI, Jumat (16/8) lalu. Jumlah ini merupakan peningkatan sekitar 18,8 persen (Rp 43,7 triliun) bila dibandingkan de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Sidang Paripurna DPR-RI, dimana pendapatan negara 2014 diperkirakan sebesar Rp. 1.662,5 triliun atau meningkat sebesar 10,7 persen dari target APBNP 2013 menunjukkan ruang ekspansi yang teruku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seiring dengan meningkatnya besaran Anggaran Belanja Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.726 triliun, anggaran pendidikan untuk tahun ini juga mengalami kenaikan dari Rp 336,848 triliun (APBN 2013) menjadi Rp 345,335 triliun (APBNP) 2013.

Dalam Und ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) Tahun Anggaran 2013 yang telah disetujui DPR-RI untuk disahkan sebagai Undang-Undang pada 17 Juni lalu, dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 18 Juni 2013, selain m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Melalui voting, rapat paripurna DPR-RI yang dipimpin Ketuanya Marzuki Alie, Senin (17/6) malam, telah menyetujui RUU APBN-P 2013 yang telah diajukan pemerintah pada 21 Mei lalu dan telah dibahas oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR, untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Menteri Keuangan Chatib Basri didampingi Wakil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masuknya kekayaan dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat.

Argumentasi tersebut menjadi dasar enam orang dosen dari Fakultas Eko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR-RI di Kantor Presiden, Senin (13/5) pukul 08.30 WIB. Pertemuan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013. RAPBN-P tersebut merupakan respon terhadap situasi perekonomian dewas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan akan bertemu dengan pimpinan DPR-RI dan mengadakan rapat konsultasi guna membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013, yang di dalamnya menyangkut kemungkinan realokasi anggaran bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian s ...Berita Selengkapnya