Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    RAPBN
 
RKA KL Kemenpora Harus Mengacu Pada RAPBN 2014 | Wednesday 04 Sep 2013 23:28:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi X DPR menilai usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo masih perlu pendalaman lebih lanjut. Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi X akan melakukan RDP dengan masing-masing Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“RK
...

RAPBN 2014: Antisipasi Pegawai Baru, Pos Gaji dan Tunjangan Naik Rp 5,5 Triliun | Friday 23 Aug 2013 13:54:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 276,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Sidang Paripurna DPR-RI, Jumat (16/8) lalu. Jumlah ini merupakan peningkatan sekitar 18,8 persen (Rp 43,7 triliun) bila dibandingkan de ...

Postur RAPBN 2014 Tunjukkan Ruang Ekspansi yang Terkendali | Monday 19 Aug 2013 10:49:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Sidang Paripurna DPR-RI, dimana pendapatan negara 2014 diperkirakan sebesar Rp. 1.662,5 triliun atau meningkat sebesar 10,7 persen dari target APBNP 2013 menunjukkan ruang ekspansi yang teruku ...

APBNP 2013: Anggaran Pendidikan Naik Jadi Rp 345,335 Triliun | Thursday 27 Jun 2013 16:49:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Seiring dengan meningkatnya besaran Anggaran Belanja Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013, dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.726 triliun, anggaran pendidikan untuk tahun ini juga mengalami kenaikan dari Rp 336,848 triliun (APBN 2013) menjadi Rp 345,335 triliun (APBNP) 2013.

Dalam Und
...

Inilah Kementerian/Lembaga yang Anggarannya Tidak Dipotong Pada APBNP 2013 | Wednesday 26 Jun 2013 15:31:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) Tahun Anggaran 2013 yang telah disetujui DPR-RI untuk disahkan sebagai Undang-Undang pada 17 Juni lalu, dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 18 Juni 2013, selain m ...

Inilah Pokok-Pokok APBN-P 2013 | Wednesday 19 Jun 2013 10:54:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Melalui voting, rapat paripurna DPR-RI yang dipimpin Ketuanya Marzuki Alie, Senin (17/6) malam, telah menyetujui RUU APBN-P 2013 yang telah diajukan pemerintah pada 21 Mei lalu dan telah dibahas oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPR, untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Menteri Keuangan Chatib Basri didampingi Wakil
...

Masuknya Keuangan BUMN/BUMD Dalam Keuangan Negara Bebani APBN | Thursday 23 May 2013 09:21:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Masuknya kekayaan dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat.

Argumentasi tersebut menjadi dasar enam orang dosen dari Fakultas Eko
...

Presiden dan Pimpinan DPR Konsultasikan RAPBN-P 2013 | Monday 13 May 2013 15:59:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR-RI di Kantor Presiden, Senin (13/5) pukul 08.30 WIB. Pertemuan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013. RAPBN-P tersebut merupakan respon terhadap situasi perekonomian dewas ...

Besok, Presiden Bertemu Pimpinan DPR Bahas RAPBN-P 2013 | Sunday 12 May 2013 10:51:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan akan bertemu dengan pimpinan DPR-RI dan mengadakan rapat konsultasi guna membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013, yang di dalamnya menyangkut kemungkinan realokasi anggaran bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian s ...

Jampidsus Akan Segera Ekpose Kasus Korupsi di Kwarnas | Monday 15 Apr 2013 09:42:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto menjanjikan segera menggelar perkara (ekspose) kasus dugaan korupsi di Kwarnas (Kwartir Pramuka Nasional).

Menurut Andhi Nirwanto di Jakarta, “Kita akan segera gelar eksposes kasus tersebut, dalam waktu dekat agar bisa diketahui ada kerugiaan negara atau tidak dala
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]