JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mendapat kecaman keras dari sebagian besar masyarakat, Komisi III DPR makin bernafsu melakukan revisi terhadap UU Nomor 32/2002 tentang Komisi Pembernarasan Korupsi (KPK).

Sikap ngotot itu sendiri diperlihatkan Wakil Ketua Komisi III DPR asal Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. Hal ini terlihat jelas dalam rapat den ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan bahwa revisi terhadap UU Nomor 32/2002 tentang KPK belum perlu dilakukan. Pasalnya, lembaga yang dipimpinya ini masih bisa melaksanakan pekerjaannya seperti yang diatur dalam UU KPK yang ada.

Ia pun menegaskan, tak ada kendala apa pun selama bekerja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR segera melaksanakan proses seleksi terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahap pertama para kandidat itu diharuskan membuat makalah. Masing-masing calon akan menyusun makalah dengan tema berbeda-beda dari calon lainnya.

“Seperti yang sudah diumumkan, Komisi III DPR sepakat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim penyidik Bareskrim Polri telah melimpahkan tersangka mantan staf Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) Endro Laksono beserta barang bukti kepada Kejari Jakarta Selatan. Hal ini menyusul berkas kasus dugaan korupsi penggelapan Rp 388 juta dinyatakan lengkap (P21) oleh tim penuntut umum.

Proses pelimpahan tersebut, ber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sepakat menerima delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya Komisi III DPR menentukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) setelah masa reses. Kemungkinan prose situ dilaksanakan pada November 2011 mendatang.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno komisi bidang huku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat ditundak, akhirnya Komisi III DPR memutuskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai dengan nama capim yang disodorkan pemerintah.

Disetujuinya pengujian terhadap delapan kandidat tersebut, diputuskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Revisi terhadap UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang harus segera dilaksanakan. Namun, revisi itu untuk memperkuat, bukan untuk meperlemah institusi pemberantasan korupsi itu, seperti yang akan dilakukan Panja DPR dalam upaya merevisi UU KPK.

Apalagi dengan penetapan Wakil Ketua Komisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua tidak sepakat dengan penghilangan wewenang KPK melakukan penuntutan. Justru wewenang ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari bagian penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki institusi tersebut.

"Jika (kewenangan melakukan penuntutan) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta reshuffle kabinet bukanlah suatu halangan untuk melakukan seleksi calon pimpinan (Capim) KPK. DPR sendiri terlihat melakukan mengulur waktu (buying time) dalam seleksi delapan capim KPK dengan memperseoalkan putusan panitia pelaksana (Pansel).

"Jika DPR profesional, seharusnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penetapan Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kontroversi. Pasalnya, sosok politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kenal sangat antikeberadaan KPK. Dikhawatirkan kepemimpinannya dalam panja, benar-benar akan mewujdukan niatnya men ...Berita Selengkapnya