JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendro Laksono segera diadili. Hal ini menyusul berkas penuntutannya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Demikian dikatakan Kejari Jakarta Selatan Masyhudi di Jakarta, Jumat (2/12).

Menurut dia, dengan pelimpahan ini, dalam dua minggu ke depan, diharapkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR kembali melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap capim KPK. Pada Selasa (29/11) ini, giliran dua pejabat internal KPK menjalaninya. Mereka adalah Penasihat KPK Abdullah Hehamahua serta Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat.

Abdullah y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR RI mulai melakukan pengujian (fit and proper test) terhadap dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (acpim KPK). Komisi III menguji dua calon secara bergantian terhadap Abraham Samad dan Aryanto Sutadi.

Materi pengujian kali ini memberatkan pada tiga hal yakni jejak rekam calon pimpinan, kapabilitas, kemam ...Berita Selengkapnya

*Terkait aliran dana ke petinggi kepolisian dalan proyek pembangunan SPN Mandalawangi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah dikirimi berkas kasus dugaan suap proyek pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Mandalawangi, Banten. Bantahan ini terkait dnegan pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Saud ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pimpinan DPR memastikan jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) takkan molor dari jadwal semula. Pasalnya, perdebatan mengenai formulir harta kekayaan capim KPK yang ditandatangani pimpinan KPK terdahulu, sudah dianggap selesai.

"Pim ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya mengulur-ulur waktu proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) diperlihatkan dengan jelas Komisi III DPR. Masalah surat kuasa pengumuman harta kekayaan mereka yang kadaluarsa masih terus diperdebatkan.

Bahkan, Komisi III DPR tetap ngotot untuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR terpaksa haru menunda proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK), Abraham Samad.

Penundaan ini menyusul, dugaan kesalahan administratif, karena ada beberapa calon yang tidak melampirkan surat kuasa dan salah memberi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR pada Senin (21/11) mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Abraham Samad dijadwalkan sebagai orang pertama dari delapan calon yang akan menjalani seleksi itu.

Abraham akan menjalani fit and proper test pada pukul 10.00 WI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mendapat kecaman keras dari sebagian besar masyarakat, Komisi III DPR makin bernafsu melakukan revisi terhadap UU Nomor 32/2002 tentang Komisi Pembernarasan Korupsi (KPK).

Sikap ngotot itu sendiri diperlihatkan Wakil Ketua Komisi III DPR asal Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. Hal ini terlihat jelas dalam rapat den ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan bahwa revisi terhadap UU Nomor 32/2002 tentang KPK belum perlu dilakukan. Pasalnya, lembaga yang dipimpinya ini masih bisa melaksanakan pekerjaannya seperti yang diatur dalam UU KPK yang ada.

Ia pun menegaskan, tak ada kendala apa pun selama bekerja ...Berita Selengkapnya