JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan terhadap pengujian UU Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU Kekuasaan Kehakiman kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (16/12). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 97/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) sebagai Pemohon I, Badan Eksekuti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111/PHPU.D-XI/2013 mengenai Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak. KPU kecewa dengan putusan tersebut karena kesalahan bukan diakibatkan oleh KPU Kabupaten Lebak.

Demikian disampaikan oleh kuasa hukum KPU ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Harjono kembali melanjutkan sidang pemeriksaan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Subulussalam, Selasa (10/12) sore, di Ruang Sidang Panel MK.

Pada kesempatan tersebut, Panel Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Nomo ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Diprediksikan Partai politik lokal masih memimpin di Aceh pada Pemilu 2014 mendatang, demikian sebut pengamat politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal) di Lhokseumawe, Kamaruddin Hasan MSi.

"Yang dominan baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota, adalah Partai lokal," ujar pria kelahiran Panton Labu, Aceh Utara ini, kepad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (9/12) siang. Pemohon adalah Pasangan Anita Bugiswaty Noerdin-Abdul Chair A. Mahmud sebagai calon nomor urut 8. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan kecuran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Tegal - Perkara No. 179/PHPU.D-XI/2013 - kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/11) sore. Agenda sidang adalah mendengarkan jawaban Termohon (KPU Tegal) dan Pihak Terkait (Pasangan Enthus Susmono-Umi Azizah) terhadap dalil-dalil Pemohon (Pasangan Muhammad Edi Utomo-Abasa ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Pakar Hukum dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Aceh Amrijal J.Prang, SH.,LLM mengatakan sistim dan pengawasan Pemilu di Indonesia itu ada dua yakni: secara proporsional dan distrik.

Demikian disampaikannya dalam Seminar bersama organisasi masyarakat dan perguruan tinggi se-Kabupaten Aceh Utara, dengan tema: ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamanan data Pemilu 2014 harus dilakukan oleh KPU. Bahkan KPU harus memberikan jaminan kalau data Pemilu agar tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Namun demikian, pengamanan data bukan berarti tidak dapat diakses oleh pihak-pihak di luar KPU, sebaliknya pengamanan data Pemilu tidak boleh terlepas dari prinsip tr ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (LSM-GRAM) meminta kepada para penegak hukum untuk mengawal ketat proses demokrasi di Provinsi Aceh, agar berjalan secara demokratis.

"Sehingga masyarakat tidak was-was ataupun tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun, dalam menentukan pilihannya pada Pemi ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Pemkab Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengaku telah siap melaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pilpres dan Pileg) 2014 mendatang.

"Kita sudah sangat siap untuk mengikuti Pemilu 2014," tandas Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib, seusai upacara memperingati hari Pahlawan Nasional Ke-68 di Lapangan Serbaguna Lh ...Berita Selengkapnya